Tim Advokasi Tolak Pengunduran Diri Gibran Tanpa Pemakzulan
Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari posisi Wakil Presiden dinilai belum cukup menyelesaikan persoalan konstitusional yang ada. Tim Advokasi Penegak Etika mendesak DPR dan MPR agar melanjutkan mekanisme pemakzulan serta proses hukum formal agar ketentuan negara ditegakkan secara adil.
FAKTANASIONAL.NET - Persoalan hukum dan konstitusi yang melibatkan Gibran Rakabuming Raka dinilai tidak boleh selesai hanya melalui jalur pengunduran diri sebagai Wakil Presiden. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Koordinator Tim Advokasi Penegak Etika, Moral, dan Integritas Bangsa, Ahmad Khozinudin, pada Sabtu, 14 November 2026.
Khozinudin menegaskan bahwa berbagai keputusan dari Mahkamah Konstitusi serta Mahkamah Agung wajib ditindaklanjuti secara resmi. Langkah ini sangat penting demi menjaga kehormatan konstitusi serta menegakkan supremasi hukum di Indonesia secara konsisten.
Dewan Perwakilan Rakyat didorong agar segera merespons usulan Hak Menyatakan Pendapat dari sejumlah anggota legislatif. Proses pemeriksaan tersebut harus berjalan secara transparan dan objektif guna memberikan kepastian hukum yang jelas kepada masyarakat luas.
Selain itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat diminta agar tidak menjadikan pengunduran diri sebagai jalan pintas penyelesaian masalah. Penentuan hak pensiun serta fasilitas negara bagi mantan pejabat wajib disesuaikan dengan aturan hukum yang berlaku ketat.
Tim advokasi juga menuntut penyelesaian melalui mekanisme pemakzulan resmi sesuai ketentuan UUD 1945. Apabila terbukti melanggar aturan, pemberhentian harus melalui proses Pasal 7B agar pelaku kehilangan hak keuangan dan fasilitas negara.
Langkah hukum di Bareskrim Mabes Polri pun dipastikan akan terus berjalan meskipun status jabatan telah dilepaskan. Penegakan sanksi pidana dinilai krusial agar bangsa Indonesia tidak bersikap permisif terhadap segala bentuk penyimpangan konstitusi ke depan.
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.
