Sri Sultan Buka Suara soal Isu Pengganti Gibran, Tegaskan Bukan Wewenangnya

FAKTANASIONAL.NET - Spekulasi mengenai sosok pengganti Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia mulai menjadi perhatian publik. 

Salah satu nama yang ikut diperbincangkan adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Menanggapi kabar tersebut, Sri Sultan meminta agar publik tidak mengaitkan dirinya terlalu jauh dengan dinamika politik di tingkat pusat. Ia menegaskan bahwa penentuan calon wakil presiden bukan menjadi kewenangannya.

Pernyataan itu disampaikan Sri Sultan saat ditemui di Kompleks Kepatihan, Kota Jogja, Jumat (13/11/2026). 

Ia menilai persoalan mengenai posisi RI 2 sepenuhnya merupakan urusan pemerintah pusat di Jakarta.

"Ya jangan lah, itu urusan Jakarta, bukan wewenang saya. Nggak lah, saya tidak punya wewenang untuk memberikan komentar, nggak usah," ujar Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Nama Sri Sultan sebelumnya mencuat setelah sebuah unggahan akun Instagram @offscriptidn membahas kemungkinan munculnya alternatif calon pengganti Gibran. Unggahan tersebut turut menyinggung dinamika politik terkait posisi wakil presiden.

Namun, Sri Sultan kembali menegaskan bahwa dirinya tidak ingin memberikan komentar mengenai spekulasi tersebut. Ia bahkan meminta agar pertanyaan seputar kemungkinan menjadi pengganti Gibran tidak diarahkan kepadanya.

"Jangan lah. Sama saya jangan tanya hal-hal seperti itu, bukan wewenang saya. Nanti saya dikira cerewet yang bukanwewenangnya, nggak lah," imbuh Sri Sultan.

Sementara itu, pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dan MPR pada Kamis (12/11/2026).

Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan bahwa posisi wakil presiden menjadi kosong setelah Gibran menyampaikan pengunduran dirinya.

"Sejak Pak Gibran menyatakan mundur, (posisi Wapres) kosong," kata Ahmad Muzani di Gedung MPR, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).

Berdasarkan ketentuan UUD 1945, pengisian jabatan wakil presiden yang kosong harus dilakukan paling lama 60 hari. Presiden Prabowo memiliki kewenangan mengusulkan dua nama calon pengganti kepada MPR.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Imigrasi, Yusril Ihza Mahendra, menjelaskan bahwa presiden dapat menentukan mekanisme konsultasi sebelum mengajukan calon.

"Jadi presiden punya kewenangan penuh untuk mengajukan siapa dua calon yang akan diajukan ke MPR itu."

Yusril juga menyebut Prabowo memiliki kemungkinan berkonsultasi dengan partai-partai koalisi. Namun, hingga saat itu, jadwal pembicaraan tersebut belum diketahui.

"Dan beliau akan berbicara dengan partai koalisi, ketetapan kami belum tahu. Cuman tadi beliau katakan, 'Mungkin saya perlu bicara dengan partai koalisi, ya'. Kita maklum hal itu. Tapi kapan akan diselenggarakan, ya, sepenuhnya kita serahkan kepada beliau," ujar Yusril.[dit]