Masuk Bursa Calon Wapres, Sufmi Dasco Jangan Lupa Janji kepada Rakyat Pati

DINAMIKA politik yang menyeret nama Sufmi Dasco Ahmad ke dalam bursa calon Wakil Presiden menggantikan Gibran Rakabuming Raka semestinya tidak hanya dibaca sebagai persoalan perebutan atau pergantian jabatan.

Di balik kemungkinan tersebut, terdapat satu komitmen politik yang justru lebih penting untuk diperhatikan, yaitu janji mengenai pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset kepada perwakilan masyarakat Pati.

Pada 27 Agustus 2026, Dasco bersama sejumlah pimpinan DPR menyampaikan komitmen agar RUU Perampasan Aset disahkan paling lambat 15 Desember 2026.

Bahkan, muncul pernyataan kesediaan mengundurkan diri dari jabatan pimpinan maupun keanggotaan DPR apabila target tersebut tidak terpenuhi.

Bagi saya, pernyataan seperti itu bukan sekadar komunikasi politik untuk meredam kegelisahan masyarakat.

Ketika seorang pejabat publik secara terbuka mengaitkan kehormatan jabatannya dengan pencapaian suatu target, konsekuensi dari perkataan tersebut semestinya tidak boleh hilang hanya karena keadaan politik berubah.

Pertanyaannya, bagaimana jika sebelum tenggat tersebut tiba, Dasco justru terpilih menjadi Wakil Presiden?

Ketika Jabatan Baru Berhadapan dengan Janji Lama

Secara konstitusional, pergantian Wakil Presiden bukan perkara yang dapat dilakukan melalui keputusan politik sepihak.

Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR memilih penggantinya dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Artinya, apabila nama Dasco benar-benar masuk dalam proses tersebut, seluruh mekanisme konstitusional tetap harus dipenuhi.

Namun, persoalan yang menarik bukan semata-mata apakah Dasco berpeluang menduduki kursi Wakil Presiden.

Perhatian publik seharusnya diarahkan pada konsekuensi apabila perpindahan jabatan itu terjadi sebelum 15 Desember 2026.

Sebagai Wakil Presiden, Dasco tidak dapat merangkap sebagai anggota DPR. Kedudukan keanggotaannya di parlemen harus berakhir.

Dengan demikian, muncul persoalan mendasar, yaitu apabila ia meninggalkan DPR karena menjadi Wakil Presiden, sementara RUU Perampasan Aset belum disahkan hingga tenggat yang dijanjikan, apakah komitmen pengunduran diri tersebut dapat dianggap telah dipenuhi?

Menurut saya, kedua hal itu tidak boleh dicampuradukkan.

Meninggalkan DPR karena memperoleh jabatan baru merupakan konsekuensi perpindahan kedudukan. 

Sementara itu, mengundurkan diri karena gagal memenuhi komitmen merupakan bentuk pertanggungjawaban atas janji politik.

Secara administratif, hasil akhirnya mungkin terlihat sama. Namun, secara moral dan substansi politik, keduanya memiliki makna yang berbeda.

Bahkan, jika Dasco sudah resmi menjadi Wakil Presiden sebelum tenggat berakhir, dokumen komitmen yang secara spesifik menyebut pengunduran diri dari jabatan pimpinan maupun keanggotaan DPR tidak otomatis dapat ditafsirkan sebagai kewajiban untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.

Pemberhentian seorang Wakil Presiden memiliki mekanisme konstitusional tersendiri.

Karena itu, tidak tepat menyimpulkan bahwa kegagalan pengesahan RUU tersebut dengan sendirinya menjadi dasar pemberhentian dari jabatan Wakil Presiden nantinya.

Namun, persoalan hukum bukan satu-satunya ukuran pertanggungjawaban seorang pejabat publik.

Jangan Biarkan Perubahan Kekuasaan Menghapus Pertanggungjawaban

Di sinilah letak persoalan yang menurut saya perlu dijelaskan secara terbuka. 

Apakah seseorang dapat meninggalkan komitmen yang pernah disampaikan kepada masyarakat hanya karena lebih dahulu meninggalkan jabatan yang menjadi objek komitmen tersebut?

Pertanyaan itu bukan tuduhan, melainkan konsekuensi logis dari sebuah pernyataan politik yang memiliki tenggat dan tanggung jawab.

RUU Perampasan Aset sendiri menyangkut agenda penting pemberantasan tindak pidana, pemulihan aset negara, serta penguatan instrumen hukum dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan dan perlindungan hak warga negara. 

Karena itu, pembahasannya tidak semestinya berhenti sebagai janji yang berulang kali terdengar meyakinkan di hadapan masyarakat.

Jika Dasco benar-benar terpilih menjadi Wakil Presiden, ia tetap memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk menjelaskan perkembangan komitmen tersebut. 

Publik berhak mengetahui apakah target pengesahan masih diperjuangkan, bagaimana kelanjutan pembahasannya, dan siapa yang harus mempertanggungjawabkan kegagalan apabila tenggat tidak terpenuhi.

Saya tidak mempersoalkan hak politik Dasco untuk memperoleh jabatan yang lebih tinggi melalui mekanisme konstitusional.

Namun, semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin besar pula tuntutan terhadap integritas perkataan dan tindakannya.

Pada akhirnya, persoalan ini bukan sekadar siapa yang akan menduduki kursi Wakil Presiden.

Persoalan sesungguhnya adalah apakah komitmen kepada rakyat masih memiliki nilai ketika seseorang memperoleh kesempatan meninggalkan jabatan sebelumnya.

Sebab, kekuasaan bisa berpindah, kedudukan bisa berganti, dan konfigurasi politik dapat berubah. 

Namun, kepercayaan masyarakat tidak semestinya diperlakukan sebagai sesuatu yang dapat ditinggalkan bersama jabatan lama.

Jangan sampai seseorang semakin tinggi menduduki kursi kekuasaan, tetapi semakin jauh dari janji yang pernah diucapkan kepada rakyat.[dit]

"Jangan jadikan singgasana yang lebih tinggi sebagai tempat bersembunyi dari janji yang belum ditunaikan.

Sebab, amanah bukan sekadar beban yang menyertai kekuasaan, melainkan cermin yang kelak memperlihatkan gemuruh pikiranmu di singgasana yang baru."

— Si Fakta