KPK Ungkap Dugaan Kickback Berulang dalam Penunjukan Langsung Vendor BNPB

FAKTANASIONAL.NET – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga praktik pemberian komisi ilegal atau kickback kepada oknum di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berlangsung berulang dalam pengadaan barang dan jasa menggunakan Dana Siap Pakai (DSP).

Dugaan tersebut didalami penyidik melalui pemeriksaan empat saksi pada Kamis (12/11/2026). Mereka adalah Denisa Sartika dan Putri Nandina selaku staf BNPB, mantan Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB Prasinta Dewi, serta Erry Prawisuda yang merupakan aparatur sipil negara (ASN).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik menelusuri sejumlah proyek yang dikerjakan pihak swasta, termasuk dugaan aliran komisi kepada oknum di BNPB.

“Pemberian kickback ini tidak hanya terjadi satu atau dua kali, tetapi sudah beberapa kali dilakukan pihak swasta kepada oknum di BNPB. Karena itu, penyidik masih mendalami dan menghitung secara presisi nilai proyek yang dikerjakan para pihak swasta beserta dugaan kickback-nya,” kata Budi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Budi menyebut, KPK belum dapat mengungkap besaran keseluruhan komisi ilegal yang diduga diterima pihak internal BNPB. Penyidik masih menghitung nilai proyek yang dikerjakan para vendor sekaligus menelusuri besaran uang yang diduga mengalir kepada oknum terkait.

Pendalaman tersebut juga berkaitan dengan mekanisme penunjukan langsung vendor dalam pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari DSP BNPB.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka diduga terlibat dalam dua klaster perkara, yakni dugaan konflik kepentingan dalam pengadaan serta dugaan suap dari pihak swasta penyedia barang dan jasa.

Pada klaster pertama, KPK menetapkan Bima Setiawan, tenaga ahli sekaligus adik mantan Kepala BNPB Suharyanto, sebagai tersangka dugaan konflik kepentingan dalam pengadaan menggunakan DSP.

Sementara pada klaster kedua, KPK menetapkan empat tersangka, yakni Richard Erlangga selaku tenaga ahli Kepala BNPB, Gabriel Purwaka Sigit selaku Kepala sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB, serta dua pihak swasta, Syifa Nrika Ghifarin dan Gery Prasetiawan.

Dalam pengusutan perkara tersebut, KPK menduga terjadi pemberian suap dengan nilai sekitar Rp4,8 miliar, emas seberat 325 gram, serta uang dalam mata uang dolar Singapura dan dolar Amerika Serikat.

Padahal, Dana Siap Pakai BNPB diperuntukkan bagi penanganan kondisi darurat bencana. Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Papua, gempa bumi di Nusa Tenggara Timur, serta banjir di Aceh dan Sumatera.

KPK kini terus mendalami mekanisme pengadaan, proses penunjukan vendor, serta dugaan aliran komisi ilegal yang diterima oknum di lingkungan BNPB.