Fakta Nasional

Dorongan Penggantian Panglima TNI Menguat Pasca Pergantian Kapolri

Pengamat politik Efriza menyarankan Presiden Prabowo Subianto segera mengganti Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto demi penyegaran institusi dan mengakhiri pengaruh rezim sebelumnya. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat kepemimpinan baru setelah pelantikan Kapolri baru pada akhir tahun 2026.

Penulis: argenteaayu Saturday, 14 November 2026 📖 1 menit
Dorongan Penggantian Panglima TNI Menguat Pasca Pergantian Kapolri

FAKTANASIONAL.NET - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto didorong untuk terus melakukan penyegaran di sektor pertahanan dan keamanan. Setelah melantik Kapolri baru, wacana pergantian Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto kini mulai kembali diperbincangkan publik.

Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza, berpendapat bahwa momentum ini sangat tepat untuk menyentuh institusi TNI. Menurutnya, langkah tersebut akan memperkuat keyakinan publik bahwa pemerintahan saat ini sudah berjalan mandiri.

"Setelah pergantian Kapolri, memang akan lebih baik disertai pergantian Panglima TNI dan juga Jaksa Agung," ujar Efriza saat dihubungi dari Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Efriza menilai, keberadaan pejabat yang diangkat pada masa pemerintahan Joko Widodo perlu dievaluasi secara berkala. Langkah pembersihan figur lama tersebut diyakini akan mendapat sambutan positif serta dukungan luas dari masyarakat.

Kendati demikian, proses pergantian pucuk pimpinan militer tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI serta perubahannya, presiden wajib mengajukan surat resmi kepada DPR RI.

Mekanisme tersebut mengharuskan calon pengganti berasal dari perwira tinggi aktif yang pernah menjabat sebagai kepala staf angkatan. Oleh karena itu, pemerintah tetap harus mempertimbangkan kalkulasi politik serta kebutuhan organisasi militer secara matang.

Sebelumnya, isu perombakan posisi Panglima TNI sempat mencuat setelah pelantikan Kapolri Suyudi Ario Seto pada Oktober 2026. Namun, pihak Istana melalui Wamen Sesneg Bambang Eko Suhariyanto menyatakan bahwa belum ada surat presiden yang dikirimkan ke parlemen terkait hal itu.

Pimpinan DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, juga sempat menyebutkan bahwa Presiden Prabowo belum memiliki rencana mendesak untuk mengganti panglima. Meski demikian, desakan dari kalangan pengamat terus mengalir agar soliditas dan arah kebijakan pertahanan negara semakin selaras.[ayu]


Halaman:

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.

Jaringan Informasi Nusantara

Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.

28 Provinsi Tercover
500+ Kontributor Daerah
FAKTA NASIONAL NETWORK