KNEKS Minta Kemenkop Bentuk Struktur Khusus Koperasi Syariah

FAKTANASIONAL.NET — Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) mendorong Kementerian Koperasi (Kemenkop) agar segera membentuk struktur khusus entitas koperasi syariah.

Entitas khusus ini perlu dibuat —baik di tingkat kedeputian maupun direktorat— untuk memaksimalkan potensi dan kontribusi koperasi syariah dalam menopang perekonomian nasional.

Dorongan itu terungkap dalam agenda audiensi antara KNEKS dan Kemenkop yang berlangsung di Kantor Kementerian Koperasi, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Delegasi KNEKS dipimpin langsung oleh Direktur Eksekutif K.H. Shalahudin Al Aiyub, didampingi oleh Direktur Infrastruktur Syariah (INSIS) Sutan Emir Hidayat, beserta jajaran deputi direktur dan analis kebijakan.

Sementara dari pihak Kemenkop, turut menerima audiensi adalah Staf Ahli Menteri Koperasi Bidang Ekonomi Makro Rully Nuryanto dan Staf Khusus Menteri Koperasi Bidang Harmonisasi dan Kolaborasi Ekosistem Koperasi Wahyono Suparno.

Dalam pertemuan tersebut, Direktur Eksekutif KNEKS, K.H. Shalahudin Al Aiyub memaparkan sejumlah inisiatif strategis yang telah dijalankan lembaganya dalam memajukan sektor perkoperasian di Tanah Air.

"Untuk penguatan koperasi, KNEKS telah melakukan sejumlah langkah konkret, di antaranya menyusun panduan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Kami berharap panduan ini bisa melengkapi aturan yang ada dan ke depannya dapat dikukuhkan melalui Peraturan Menteri Koperasi (Permenkop)," papar Shalahudin.

Lebih lanjut, delegasi KNEKS juga menyampaikan aspirasi dari gerakan koperasi syariah terkait perlunya adaptasi struktural di tubuh pemerintahan. Besarnya pangsa pasar koperasi syariah saat ini dinilai menuntut adanya regulasi serta pembinaan yang lebih terfokus.

"Melihat kontribusi dan potensi besar dari koperasi syariah, diperlukan penguatan pada struktur Kemenkop. Dengan penanganan yang terfokus, diharapkan kontribusi koperasi syariah bagi pembangunan ekonomi nasional bisa melompat lebih jauh," tegas Deputi Direktur KNEKS, Bagus Aryo, yang turut hadir dalam forum tersebut.

Menanggapi usulan tersebut, Staf Ahli Menteri Koperasi Rully Nuryanto menyatakan bahwa penerapan prinsip syariah dalam program KDKMP sejalan dengan visi Presiden dalam hal pemberdayaan masyarakat.

Secara kelembagaan, ia menyebut bahwa payung hukum koperasi tidak harus serta-merta mengubah Anggaran Dasar (AD) menjadi KDKMP Syariah secara utuh, melainkan bisa difasilitasi dengan keberadaan unit usaha simpan pinjam syariah.

Dukungan senada diutarakan oleh Wahyono Suparno. Ia mengapresiasi konsep KDKMP Syariah, khususnya terkait wacana integrasi layanan keuangan sosial melalui pembukaan gerai zakat dan wakaf.

"Kehadiran dua tambahan layanan (gerai) ini diyakini akan sangat mendukung dan memperkuat kinerja usaha KDKMP di tengah masyarakat," jelasnya.

Sebagai langkah konkret dari inisiatif tersebut, dalam pertemuan ini turut dipaparkan program percontohan (piloting) integrasi keuangan syariah pada ekosistem tingkat kota untuk mendukung program prioritas nasional di Tasikmalaya, Jawa Barat. Pada piloting ini, konsep KDKMP Syariah diimplementasikan dengan menggandeng sejumlah SPPG sebagai offtaker (pembeli siaga).

Audiensi strategis ini diharapkan menjadi pijakan awal yang positif bagi sinkronisasi kebijakan antara KNEKS dan Kemenkop, guna mewujudkan ekosistem keuangan mikro syariah yang lebih inklusif dan berdaya saing di masa depan.