Marak Ternak Lembu Liar di Wilayah Simalungun Tanpa Pengawasan

FAKTANASIONAL.NET - Pemkab Simalungun khususnya Dinas Pertanian dinilai gagal dalam mengelola sektor peternakan untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal ini membuat Bupati LSM LIRA Simalungun Hotman P. Simbolon geram. Apalagi kuat dugaan Pemkab Simalungun melakukan plasma atas ternak lembu liar dan ilegal.

Bupati LSM LIRA Simalungun, Hotman P. Simbolon mengatakan, dugaan plasma Ilegal ternak lembu liar telah mengganggu ketertiban karena banyak lembu yang berkeliaran di jalan umum. 

"Lembu yang berkeliaran di jalan umum dan pemukiman, lahan berisiko menimbulkan kecelakaan, merusak tanaman, serta mengganggu ketertiban warga," kata Hotman saat diwawancara awak media di Simalungun, Jumat (13/11/2026).

Hotman pun mendesak agar pemerintah daerah jangan diam saja. Aparat harus dikerahkan untuk melakukan penertiban.

"Kami meminta Pemkab Simalungun segera melakukan penertiban, mengawasi pemilik ternak, dan menegakkan peraturan daerah secara konsisten," lanjut Hotman.

Sebelumnya, sejumlah warga meminta ganti rugi lantaran banyak lembu yang hilang bahkan ada yang mati. Ada juga lembu yang ditahan karena memasuki kawasan perkebunan PTPN IV Region II Unit Kebun Dolok Ilir.

Namun menurut Hotman, masalah ini bukan semata-mata kesalahan PTPN IV Region II, melainkan juga akibat kelalaian pemerintah daerah Simalungun

Secara khusus, Hotman P. Simbolon mengkritisi Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Simalungun yang diduga cuci tangan. Padahal kegaduhan soal ternak liar ini terjadi karena dinas pertanian (peternakan) tidak bekerja maksimal dalam mengelola potensi peternakan yang bisa memberi pemasukan PAD Simalungun.

"Saya meminta dinas pertanian dievaluasi total. Bagaimana mungkin potensi peternakan tidak diurus, bahkan diabaikan saja sehingga tidak memberi pemasukan apa-apa bagi PAD. Padahal kalau dikelola dengan baik dan tertib, ini potensi besar bagi pemasukan PAD Simalungun," jelasnya.

Karena itulah, Hotman meminta agar dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Melibatkan unsur-unsur pemerintah daerah, dinas pertanian, pihak PTPN IV, Ormas, LSM, serta unsur-unsur masyarakat.

"Evaluasi memang perlu. Namun yang dievaluasi bukan hanya perusahaan, tapi juga Pemkab Simalungun khususnya Dinas Pertanian dan Peternakan, serta semua pihak terkait. Evaluasi harus komprehensif. Tidak boleh parsial," tegas Hotman.