Rita Kumar Gugat Bank OCBC NISP Senilai Rp95 Miliar di PN Jaksel
Rita Kumar resmi mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap PT Bank OCBC NISP Tbk ke PN Jaksel dengan nilai sengketa mencapai Rp95 miliar. Sidang perdana dijadwalkan pada 30 November 2026.
FAKTANASIONAL.NET - Kasus hukum baru kembali mencuat di lingkungan perbankan nasional. PT Bank OCBC NISP Tbk kini tengah menghadapi gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Gugatan tersebut dilayangkan oleh seorang warga bernama Rita Kumar. Perkara ini didaftarkan secara resmi pada Kamis, 12 November 2026.
Berdasarkan data Sistem Informasi Penelusuran Perkara, perkara ini tercatat dengan nomor 1422/Pdt.G/2026/PN Jkt.Sel. Nilai sengketa dalam gugatan hukum ini sangat besar, yakni mencapai Rp95 miliar.
Dalam dokumen pendaftaran, pihak penggugat tidak hanya menyeret bank swasta tersebut. Ada beberapa pihak lain yang turut digugat dalam perkara ini.
Tergugat lainnya meliputi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta. Selain itu, Kantor Pertanahan BPN Jakarta Selatan serta Notaris H. Teddy Anwar turut menjadi pihak tergugat.
Sementara itu, perusahaan swasta PT Radha Krishna tercatat sebagai turut tergugat. Klasifikasi perkara ini adalah perbuatan melawan hukum.
Kendati demikian, isi petitum atau tuntutan utama penggugat belum bisa diakses publik. Sistem informasi pengadilan belum menampilkan rincian tuntutan tersebut.
Oleh karena itu, pokok permasalahan detail yang dipersoalkan penggugat masih belum diketahui secara pasti. Publik maupun media masih menunggu kejelasan materi perkara.
Menanggapi situasi ini, pihak pengadilan telah mengambil langkah cepat. Jadwal persidangan perdana telah resmi ditetapkan oleh majelis hakim.
Sidang pertama rencananya akan digelar pada Senin, 30 November 2026. Agenda utama pertemuan tersebut adalah proses penunjukan mediator bagi kedua belah pihak.
Sidang dijadwalkan mulai pukul 09.00 WIB. Ruang Sidang 01 PN Jakarta Selatan dipilih sebagai lokasi pelaksanaan mediasi awal tersebut.
Perkembangan kasus ini tentu menarik perhatian publik luas. Terutama mengingat besarnya nilai sengketa dan keterlibatan lembaga pertanahan serta negara.
Masyarakat kini menantikan jalannya proses hukum di pengadilan. Sidang mediasi mendatang akan menjadi babak awal penyelesaian sengketa ini.[ayu]
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.
