Fakta Nasional

Vonis Nurhadi Inkrah, KPK Segera Eksekusi Pidana dan Uang Pengganti

Jabatan dan kewenangan tidak boleh disalahgunakan untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Penulis: SAH Editor: Moh Sahlan 📍 JAKARTA Monday, 16 November 2026 📖 2 menit
Vonis Nurhadi Inkrah, KPK Segera Eksekusi Pidana dan Uang Pengganti

FAKTANASIONAL.NET – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak permohonan kasasi mantan Sekretaris MA, Nurhadi, dalam perkara dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pelaksanaan putusan tersebut akan dilakukan oleh jaksa eksekutor sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Eksekusi mencakup pidana penjara serta kewajiban membayar uang pengganti.

“KPK melalui jaksa eksekusi akan menindaklanjuti putusan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk pelaksanaan pidana badan dan pembayaran uang pengganti sebagai bagian dari upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi,” kata Budi kepada wartawan, Senin (16/11/2026).

Menurut Budi, putusan MA tersebut menjadi bagian dari proses penegakan hukum yang telah berjalan sesuai dengan asas dan ketentuan hukum, baik dari sisi formil maupun materiil.

“KPK memandang, penegakan hukum terhadap perkara korupsi tidak semata-mata untuk memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga menjadi pesan kuat bahwa jabatan dan kewenangan tidak boleh disalahgunakan untuk memperoleh keuntungan pribadi,” katanya.

Sebelumnya, MA menolak permohonan kasasi yang diajukan Nurhadi maupun jaksa penuntut umum. Dengan demikian, hukuman terhadap mantan pejabat MA tersebut tetap lima tahun penjara dalam perkara gratifikasi dan TPPU.

Berdasarkan informasi dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, putusan tersebut berbunyi, “Putusan kasasi, tolak kasasi penuntut umum, tolak kasasi terdakwa,”.

Putusan kasasi dengan nomor perkara 10010 K/PID.SUS/2026 itu diketok pada Kamis (29/10/2026). Majelis hakim dipimpin Soesilo dengan anggota Suradi dan Ansori.

Sebelum perkara tersebut diputus di tingkat kasasi, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menjatuhkan hukuman lima tahun penjara kepada Nurhadi.

Pada putusan tingkat pertama, Nurhadi juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp500 juta. Apabila denda tersebut tidak dibayarkan, diganti dengan pidana kurungan selama 140 hari.

Selain pidana badan dan denda, majelis hakim menjatuhkan kewajiban pembayaran uang pengganti sebesar Rp137.159.183.940 atau sekitar Rp137,1 miliar. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, Nurhadi harus menjalani pidana penjara pengganti selama tiga tahun.

Dengan ditolaknya permohonan kasasi tersebut, KPK kini akan menindaklanjuti pelaksanaan putusan, termasuk mengeksekusi pidana penjara dan mengupayakan pemulihan kerugian negara melalui pembayaran uang pengganti.


Halaman:

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.

Jaringan Informasi Nusantara

Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.

28 Provinsi Tercover
500+ Kontributor Daerah
FAKTA NASIONAL NETWORK