Prabowo Naik Bajaj di KTT ASEAN Manila

FAKTANASIONAL.NET - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mencuri perhatian publik dalam KTT ke-49 ASEAN di Manila, Filipina. Pada Minggu, 15 November 2026, Kepala Negara tampak menaiki sebuah kendaraan lokal, Bajaj.

Berdasarkan rekaman YouTube Sekretariat Presiden, Presiden Prabowo tidak sendirian. Beliau menaiki Bajaj tersebut bersama Perdana Menteri Vietnam, Le Minh Hung. Momen unik ini terjadi saat rombongan menuju lokasi inti pertemuan.

Setibanya di ruang utama sidang, Presiden Prabowo menduduki kursi strategis. Beliau duduk berdampingan dengan Menlu Brunei Darussalam, Pangeran Abdul Mateen. Selain itu, tampak pula pejabat tinggi asal Kamboja di sekitar mereka.

Seluruh pemimpin negara anggota ASEAN kemudian menyimak pidato pembukaan. Pidato tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Filipina, Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. Acara berlanjut dengan sesi foto bersama. Para petinggi negara tampak melakukan tradisi jabat tangan khas, yakni "Asian Handshake".

Selain momen unik naik Bajaj, KTT ASEAN kali ini mengangkat sejumlah isu krusial. Salah satu topik utamanya adalah sengketa wilayah di Laut China Selatan. Negosiasi mengenai Code of Conduct (CoC) terus dikebut. Filipina selaku ketua ASEAN melaporkan sekitar 70 persen rancangan CoC telah disepakati.

Pakar hubungan internasional dari Universitas Padjadrangan, Teuku Rezasyah, memberikan tanggapannya. Ia menilai proses negosiasi itu harus segera dipercepat. "Negosiasi tersebut perlu dipercepat di tengah meningkatnya ketegasan China dalam mempertahankan klaim maritimnya," ungkap Teuku Rezasyah.

Kendati demikian, sejumlah hambatan masih belum terselesaikan. Hambatan tersebut mencakup cakupan perjanjian, status hukum, serta mekanisme penerapannya di lapangan. China sendiri mengklaim sebagian besar wilayah perairan tersebut. Klaim sepihak ini tumpang tindih dengan wilayah teritorial sejumlah negara Asia Tenggara.

Negara-negara yang terdampak klaim sepihak meliputi Filipina, Vietnam, Malaysia, serta Brunei Darussalam. Indonesia menegaskan posisinya bukan sebagai negara pengklaim utama. Walau demikian, aktivitas kapal asing di sekitar Laut Natuna Utara kerap memicu ketegangan.

Isu krusial berikutnya adalah situasi politik di Myanmar. Krisis di negara tersebut masih berlanjut sejak kudeta militer pada tahun 2021. Para pemimpin ASEAN sebelumnya telah menyepakati Konsensus Lima Poin (5PC). Namun, implementasi kesepakatan itu dinilai belum berjalan secara optimal.

Hingga kini, ASEAN masih membatasi keterwakilan politik resmi Myanmar. Pembatasan tersebut berlaku dalam setiap pertemuan tingkat tinggi maupun tingkat menteri luar negeri.

Topik penting terakhir yang menjadi sorotan adalah masalah kabut asap lintas batas. Juru bicara Filipina, Dominic Xavier Imperial, mengonfirmasi isu lingkungan ini masuk ke dalam agenda resmi. Malaysia juga secara khusus mengangkat permasalahan serius tersebut.

Menteri Luar Negeri Malaysia, Datuk Seri Mohamad Hasan, memberikan penjelasan terkait hal ini. Ia menyatakan bahwa isu tersebut membutuhkan perhatian ekstra. "Isu itu perlu mendapat perhatian khusus karena belum tercakup dalam mekanisme penanganan bencana alam ASEAN," tegas Datuk Seri Mohamad Hasan.

Kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera serta Kalimantan kerap menjadi pemicu. Asap pekat dari wilayah tersebut kerap melintasi batas teritorial negara tetangga. Dampak negatifnya dirasakan langsung oleh warga Singapura dan sebagian wilayah Malaysia.

Menanggapi permasalahan ini, peneliti senior CSIS Indonesia, Andrew Mantong, memberikan pandangannya. Indonesia didorong agar segera merampungkan pusat koordinasi pengendalian asap. Ketersediaan sumber daya nyata juga harus dipastikan terlebih dahulu.

"Jika Indonesia ingin pihak lain pindah ke sana, Indonesia perlu menyelesaikan prosesnya sendiri terlebih dahulu dan menunjukkan bahwa pusat tersebut akan memiliki sumber daya nyata, bukan hanya kantor," ujar Andrew Mantong.[ayu]