Zulhas Serahkan Pemilihan Cawapres Pengganti Gibran ke Prabowo
Partai Amanat Nasional memutuskan tidak mengajukan kader sebagai calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyerahkan sepenuhnya kewenangan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto demi kelancaran dan kenyamanan roda pemerintahan ke depan. Langkah serupa juga telah diambil oleh Partai Demokrat dan Partai Golkar yang sepakat tidak mengusulkan nama kader mereka.
FAKTANASIONAL.NET - Bursa calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka sempat ramai memperbincangkan nama Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Namun, figur yang akrab disapa Zulhas itu memastikan partainya tidak akan menyodorkan kader internal untuk mengisi kekosongan kursi nomor dua di Indonesia tersebut.
Zulhas menegaskan bahwa partainya memilih menyerahkan sepenuhnya hak pengusulan calon wakil presiden kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, Presiden memiliki hak penuh untuk menentukan sosok yang paling nyaman diajak bekerja sama dalam menjalankan roda pemerintahan.
"Saya menyatakan kita tidak mengajukan calon dari kader PAN. Kita menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Presiden Prabowo," ujar Zulkifli Hasan pada Jumat, 13 November 2026. Ia menambahkan bahwa PAN akan memberikan dukungan penuh terhadap siapapun figur yang nantinya dipilih dan diajukan oleh Kepala Negara.
Pertemuan penting terkait dinamika politik ini berlangsung di tengah persiapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang bersiap memilih wakil presiden baru. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, Presiden wajib mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada MPR. Selanjutnya, sidang paripurna MPR akan memilih satu dari dua kandidat tersebut paling lambat enam puluh hari setelah terjadinya kekosongan jabatan.
Sebelum sikap ini diumumkan, sejumlah partai politik anggota Koalisi Indonesia Maju juga telah menyatakan hal serupa. Partai Demokrat melalui Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan tidak akan mengirimkan nama kader untuk posisi wakil presiden. Keputusan serupa turut diambil oleh Partai Golkar setelah melalui rangkaian konsolidasi internal partai.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman sebelumnya meminta masyarakat untuk memahami koridor hukum yang berlaku. Ia mengingatkan publik agar mencermati ketentuan yang tercantum dalam penjelasan Pasal 4 huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Aturan tersebut mengatur mekanisme pencalonan wakil presiden yang berasal dari partai politik maupun gabungan partai pengusung pada pemilu sebelumnya.
Meski demikian, para pimpinan partai koalisi tetap dijadwalkan hadir dalam agenda koordinasi khusus di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Pertemuan tersebut digelar guna merumuskan langkah strategis lanjutan serta menyelaraskan pandangan politik koalisi pendukung pemerintah di tengah proses konstitusional yang sedang berjalan di parlemen.[ayu]
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.
