Foto Gibran di KPK Belum Dilepas Usai Mundur
Meski telah mundur sebagai Wakil Presiden pada 12 November 2026, foto Gibran Rakabuming Raka masih terpajang di Gedung Merah Putih KPK hingga Jumat, 13 November 2026. Sementara itu, sejumlah daerah mulai menurunkan foto tersebut, meski beberapa kantor pemerintahan masih mempertahankannya.
FAKTANASIONAL.NET - Pada Jumat, 13 November 2026, situasi menarik terlihat di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan. Figura atau foto Gibran Rakabuming Raka dalam kapasitasnya sebagai Wakil Presiden ternyata masih terpampang jelas di ruang konferensi pers.
Kondisi tersebut terpantau sehari setelah Gibran resmi melepaskan jabatannya. Sebelumnya, Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto serta Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada hari Kamis, 12 November 2026.
Masa bakti Gibran sendiri bermula sejak ia dilantik untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 20 Oktober 2024. Keputusan pengunduran diri yang diajukan pada 12 November 2026 otomatis mengakhiri perjalanan jabatannya lebih awal.
Meski pihak KPK belum menurunkan atribut foto tersebut, langkah berbeda justru diambil oleh sejumlah instansi di berbagai daerah. Pencopotan foto Gibran dilaporkan mulai dilakukan secara serentak di beberapa wilayah pada Jumat, 13 November 2026.
Gedung Negara Grahadi di Surabaya menjadi salah satu lokasi yang sigap mencopot foto Gibran dari ruang Barat dan ruang tengah. Tindakan serupa juga dilakukan oleh sejumlah kantor legislatif di daerah.
Foto resmi tersebut terpantau sudah diturunkan dari gedung DPRD Jawa Barat, DPRD Riau, serta DPRD Kota Bima. Jajaran sekretariat DPRD Sumatera Barat dan DPRD Kabupaten Kuningan turut melakukan hal yang sama.
Kendati demikian, masih ada beberapa kantor instansi pemerintahan yang belum mencopot atribut tersebut. Foto Gibran dilaporkan masih terpasang di area Balai Agung serta Balai Kota DKI Jakarta.
Situasi serupa juga tampak di beberapa ruangan kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Berbagai instansi tersebut tampaknya masih menunggu instruksi lanjutan atau proses administrasi resmi terkait penggantian atribut kenegaraan pasca mundurnya sang wakil presiden.[ayu]
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.