Prabowo Cari Wapres Baru Pengganti Gibran
Postur kepemimpinan nasional Indonesia mengalami kekosongan pada posisi Wakil Presiden setelah Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani menyatakan MPR bergerak cepat mengisi kekosongan sesuai tenggat 60 hari. Di sisi lain, Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah membeberkan kriteria ideal pendamping Presiden Prabowo Subianto, yakni memiliki basis politik kuat di parlemen, berpengalaman di pemerintahan, serta tidak menciptakan dual…
FAKTANASIONAL.NET - Peta politik nasional bergerak cepat setelah Gibran Rakabuming Raka secara resmi menyampaikan pengunduran dirinya dari posisi Wakil Presiden Republik Indonesia. Situasi ini membuat kursi RI-2 dinyatakan kosong.
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Ahmad Muzani, mengonfirmasi kekosongan jabatan penopang presiden tersebut pada Kamis (12/11/2026). Lembaga legislatif tersebut langsung bersiap menjalankan amanat konstitusi.
"Sejak Pak Gibran menyatakan mundur, kosong. Makanya kemudian MPR segera melakukan langkah-langkah secepatnya untuk segera mengisi posisi jabatan itu. MPR punya waktu selambat-lambatnya 60 hari," tegas Muzani saat memberikan keterangan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Muzani menerangkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki tenggat waktu 14 hari untuk menyetorkan dua nama calon wakil presiden pilihan kepada MPR. Perhitungan masa 14 hari tersebut akan dimulai tepat setelah surat permohonan resmi dilayangkan MPR kepada Presiden. Sebelum surat diterbitkan, MPR menggelar rapat gabungan pada Jumat (13/11/2026).
Di tengah berjalannya proses hukum dan tata negara di MPR, kriteria mengenai sosok ideal untuk mengisi posisi pendamping Presiden Prabowo mulai bermunculan. Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah, turut menyuarakan pandangannya terkait kriteria calon wakil presiden definitif.
Said berpandangan bahwa figur yang cocok mendampingi Presiden Prabowo Subianto idealnya lahir dari kekuatan politik besar di parlemen. Dukungan legislatif yang solid dinilai sangat krusial demi menjaga stabilitas jalannya pemerintahan ke depan.
“Sosok itu dari kelompok politik yang besar di parlemen, bahkan kalau perlu yang terbesar di parlemen, tetapi memiliki kecakapan dan rekam jejak di pemerintahan, sehingga pengalamannya bisa digunakan untuk membantu presiden menyukseskan pemerintahannya,” jelas Said dalam keterangan resminya pada Jumat (13/11/2026).
Selain basis partai yang kuat dan jam terbang tinggi di birokrasi, Said menggarisbawahi pentingnya keselarasan chemistry antara presiden dan wakil presiden. Said mewanti-wanti agar wapres baru kelak tidak berpotensi memicu dualisme kepemimpinan di pucuk eksekutif.
“Namun satu hal yang sangat penting, meskipun dari kelompok politik, tidak menjadi pesaing, atau matahari kembar kepemimpinan nasional, dan duet ini bisa kembali dalam satu pasangan pada pemilu 2029 agar jejak keberhasilan pembangunan lebih terasa oleh rakyat,” ungkap Said.
Lebih lanjut, Said menekankan fungsi wapres sebagai elemen pelengkap yang solutif. Pendamping presiden diharapkan mampu membantu memetakan berbagai masalah strategis negara sekaligus memberikan solusi jangka pendek maupun menengah.
“Sekaligus memberikan way out buat presiden, baik dalam jangka pendek maupun menengah, namun tetap dalam kredo politik presiden,” pungkas Said.
Kriteria kepemimpinan ini diharapkan mampu membawa arah pemerintahan baru lebih fokus menangani masalah utama masyarakat serta menghadapi berbagai tantangan global yang semakin dinamis.[ayu]
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.
