Desak Pengusutan Suket Pendidikan Gibran Pasca Mundur
Aliansi Advokat Aksi menegaskan mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari posisi Wakil Presiden tidak menghapus tanggung jawab hukum. Mereka mendesak agar penegakan hukum dan eksekusi putusan Mahkamah Agung terkait surat keterangan pendidikan tetap berjalan tuntas.
FAKTANASIONAL.NET - Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia menuai berbagai sorotan publik. Aliansi Advokat untuk Konstitusi dan Supremasi Indonesia menyatakan bahwa langkah politik tersebut tidak boleh menghentikan proses hukum yang sedang berjalan.
Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Koordinator sekaligus Juru Bicara Utama Advokat Aksi, Yopis Piternalis. Ia berbicara kepada para wartawan di wilayah Jakarta Selatan pada hari Kamis, 12 November 2026.
Menurut Yopis, putusan dari lembaga peradilan tidak boleh hanya berhenti menjadi selembar dokumen semata. Setiap putusan hukum harus memiliki dampak serta akibat hukum yang nyata bagi pihak-pihak terkait.
Sikap ini merujuk secara khusus pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Selain itu, aliansi juga mendasarkan pandangan mereka pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 yang dikeluarkan tertanggal 30 Oktober 2026.
Dalam tuntutannya, aliansi meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah segera mengeksekusi amar putusan kasasi tersebut. Langkah konkret yang didesak adalah pencabutan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang sebelumnya telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung.
Tidak hanya pencabutan dokumen administrasi, mereka juga menuntut pengusutan mendalam terhadap berbagai pihak atau institusi. Institusi yang terlibat dalam penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut harus dimintai pertanggungjawaban hukum.
Yopis menilai persoalan ini berkaitan erat dengan penegakan kepastian hukum serta bentuk akuntabilitas pejabat negara. Meskipun Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri, proses hukum bagi para pihak terlibat wajib tuntas.
Sebelumnya, kabar pengunduran diri tersebut telah dikonfirmasi oleh Ketua MPR RI, Ahmad Muzani. Ia mengumumkan bahwa Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri dari posisi Wakil Presiden kepada pimpinan MPR.
Penyerahan surat itu dilakukan melalui pertemuan tertutup selama kurang lebih dua puluh menit. Pertemuan berlangsung di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Muzani menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut, Gibran menyampaikan sebuah informasi penting. Gibran menyatakan bahwa surat pengunduran diri dengan substansi serupa juga telah diserahkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.[ayu]
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.
