MPR Siapkan Sidang Pemilihan Wapres Pengganti Gibran
MPR RI segera memproses surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden sesuai Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945. Sidang pemilihan calon dari Presiden akan diselesaikan dalam 60 hari demi menjaga stabilitas pemerintahan nasional.
FAKTANASIONAL.NET - Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) memastikan segera menindaklanjuti surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden. Langkah konstitusional ini merujuk pada ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid (HNW), menyatakan bahwa pimpinan MPR telah menerima surat pengunduran diri tersebut. Menurutnya, pimpinan lembaga legislatif tidak memiliki wewenang untuk menolak pengunduran diri atas permintaan sendiri.
"Ketika yang bersangkutan menyatakan berhenti atas permintaan sendiri, ya sudah, berarti dilanjutkan saja ke Pasal 8 Ayat (2) itu," ujar HNW kepada para wartawan pada Jumat, 13 November 2026.
Berdasarkan aturan konstitusi yang berlaku, MPR diwajibkan menyelenggarakan sidang khusus. Sidang ini bertujuan untuk memilih Wakil Presiden baru dari dua nama calon yang diusulkan langsung oleh Presiden. Seluruh rangkaian proses pengisian kekosongan jabatan ini harus diselesaikan paling lambat dalam rentang waktu 60 hari.
Sebagai langkah awal, pimpinan MPR menjadwalkan rapat gabungan pada hari Jumat pukul 14.00 WIB. Pertemuan tersebut melibatkan pimpinan fraksi serta kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Rapat penting itu membahas tata cara dan mekanisme lanjutan agar proses pemilihan berjalan lancar.
HNW menegaskan bahwa target utama dari seluruh rangkaian tahapan ini adalah penyelesaian yang tepat waktu. Dalam durasi 60 hari tersebut, semua persiapan hingga pemilihan figur pengganti harus sudah tuntas dilaksanakan.
Lebih lanjut, HNW menyampaikan harapan besar agar proses pergantian kepemimpinan ini berlangsung mulus. Ia menginginkan kehadiran wakil presiden baru mampu memberikan solusi terbaik bagi bangsa.
"Mudah-mudahan ini menghadirkan solusi yang terbaik bagi bangsa, bagi negara, dan juga bagi ketatanegaraan Indonesia," pungkas HNW menutup keterangannya.[ayu]
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.
