10 Saksi Kasus Suap ATR/BPN Diperiksa KPK! Mulai Pejabat Pertanahan hingga Pihak Swasta
Pemeriksaan dilakukan di dua lokasi berbeda, yakni Kantor Polresta Bandung dan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
FAKTANASIONAL.NET – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap 10 saksi dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa suap dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Selasa (17/11/2026).
Pemeriksaan dilakukan di dua lokasi berbeda, yakni Kantor Polresta Bandung dan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan enam saksi diperiksa di Polresta Bandung. Mereka terdiri dari pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat serta pihak swasta yang berkaitan dengan PT Bela Parahiyangan Investindo atau pengembang Perumahan Kota Baru Parahyangan.
Keenam saksi tersebut yakni Gunung Jayalaksana, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat periode 2024-2026; Dindin Saripudin, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat tahun 2026; Zamilul Muttaqien, Kepala Seksi Survei dan Pemetaan; serta Cilvia A. Ptnh, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran.
Selain itu, penyidik juga memeriksa Evelin Lili selaku Manager Accounting dan Nana Ristana yang merupakan karyawan PT Bela Parahiyangan Investindo.
Sementara itu, empat saksi lainnya menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK. Mereka adalah Humaidi selaku Kepala Kanwil ATR/BPN Provinsi Jambi, Wartomo selaku Kepala Kanwil ATR/BPN Provinsi Sulawesi Selatan, notaris Junita Sari Ujung, serta Linda Anggraeningsih selaku Direktur Utama PT Alia Digital Printex.
Budi menyampaikan, pemeriksaan terhadap para saksi tersebut dilakukan untuk mendalami perkara dugaan suap dan penerimaan lainnya di lingkungan ATR/BPN.
“Penyidik memeriksa 10 saksi di dua lokasi berbeda untuk mendalami dugaan tindak pidana korupsi terkait suap dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN,” kata Budi.
Kasus ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di wilayah Jabodetabek pada September 2026. Dalam operasi tersebut, KPK menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka terkait dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor serta penerimaan lain di lingkungan ATR/BPN.
Dalam rangkaian penyidikan, KPK juga menyita uang sekitar Rp106,3 miliar dalam berbagai mata uang asing. Penyidik turut menggeledah sejumlah lokasi, termasuk kantor ATR/BPN dan pihak swasta, untuk mencari bukti terkait proses pengurusan pertanahan.
KPK juga telah memeriksa Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid sebagai saksi dalam perkara tersebut. Pemeriksaan itu dilakukan untuk mendalami informasi dan keterangan yang dibutuhkan penyidik terkait dugaan praktik korupsi di lingkungan kementerian yang dipimpinnya.
Meski demikian, pemeriksaan Nusron berstatus sebagai saksi. Hingga informasi tersebut disampaikan, KPK belum menetapkannya sebagai tersangka dalam perkara ini.
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.