Aturan Pensiun Presiden dan Wapres Digugat ke MK, Pemohon Minta Batasan Pemberhentian Diperjelas
FAKTANASIONAL.NET - Ketentuan mengenai hak pensiun Presiden dan Wakil Presiden resmi menjadi objek gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK). Para pemohon menilai aturan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 belum memberikan kepastian hu…
FAKTANASIONAL.NET - Ketentuan mengenai hak pensiun Presiden dan Wakil Presiden resmi menjadi objek gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK). Para pemohon menilai aturan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 belum memberikan kepastian hukum mengenai syarat pemberian pensiun bagi mantan kepala negara dan wakil kepala negara.
Gugatan tersebut menyoroti ketentuan yang menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun. Menurut pemohon, aturan itu berpotensi membuat seluruh pemberhentian dianggap sebagai pemberhentian dengan hormat, kecuali Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) secara tegas memutuskan sebaliknya.
Dalam berkas permohonan disebutkan, "Ketentuan ini menyerahkan kepastian hak keuangan/administratif dan pensiun negara kepada keputusan diskresi politik akibat ketiadaan atau keberadaan rumusan eksplisit oleh lembaga politik Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam hal hendak memberhentikan Presiden atau Wakil Presiden secara tidak dengan hormat."
Permohonan pengujian materiil tersebut telah terdaftar di MK dengan Nomor Perkara 428/PUU-XXIV/2026 pada 16 November 2026.
Gugatan ini diajukan oleh tiga orang, yakni I Wayan Satria Pratama Bayu Negara Marcellinoananta Surya Timur dan Agripa Tri Fosa Sianipar.
Para pemohon mendalilkan bahwa Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1978 beserta penjelasannya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tentang kepastian hukum.
Mereka menilai undang-undang tersebut tidak mengatur kualifikasi maupun persyaratan objektif untuk menentukan pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden secara tidak dengan hormat.
Kondisi itu dianggap menciptakan kekosongan hukum. Dalam permohonannya, mereka menyebut, "Konsekuensi logisnya adalah terbukanya ruang subjektivitas politik yang mencederai prinsip negara hukum materiil."
Selain itu, para pemohon mempersoalkan kewenangan diskresi politik MPR yang dinilai tidak memiliki batasan jelas dalam menentukan status hukum mantan Presiden dan Wakil Presiden.
Melalui petitumnya, para pemohon meminta MK mengubah rumusan Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1978 dengan menambahkan klasifikasi pemberhentian secara hormat dan tidak dengan hormat.
Pemberhentian dengan hormat diusulkan mencakup meninggal dunia, mengundurkan diri atas permintaan sendiri dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta diberhentikan akibat perampingan atau alasan non-pelanggaran lainnya.
Sementara itu, pemberhentian tidak dengan hormat diusulkan berlaku bagi Presiden atau Wakil Presiden yang dipidana karena tindak pidana kejahatan jabatan atau berencana dengan ancaman minimal dua tahun, melanggar sumpah atau janji jabatan, serta melakukan perbuatan tercela.
Melalui perubahan tersebut, pemohon berharap ketentuan hak pensiun memiliki batasan yang lebih jelas dan tidak semata-mata bergantung pada keputusan politik MPR.[dit]
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.