MPR Siapkan 22 Persyaratan untuk Cawapres Usulan Prabowo, Dokumen Ijazah Ikut Diverifikasi
FAKTANASIONAL.NET - Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengungkapkan terdapat 22 persyaratan yang wajib dipenuhi oleh dua calon wakil presiden (cawapres) yang akan diusulkan Presiden Prabowo Subianto. Seluruh persyaratan tersebut akan diserahkan bersamaan de…
FAKTANASIONAL.NET - Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengungkapkan terdapat 22 persyaratan yang wajib dipenuhi oleh dua calon wakil presiden (cawapres) yang akan diusulkan Presiden Prabowo Subianto. Seluruh persyaratan tersebut akan diserahkan bersamaan dengan pengajuan nama kandidat kepada MPR.
Muzani menjelaskan, kelengkapan administrasi menjadi bagian penting dalam proses pengajuan kedua calon. Persyaratan itu nantinya diperiksa oleh tim verifikasi yang telah dibentuk MPR.
"Presiden pada saat menyerahkan dua nama tersebut disertai dengan syarat-syarat kelengkapan yang diperlukan. Jumlah syaratnya kalau nggak salah ada 22 syarat yang harus dipenuhi," kata Muzani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Untuk memastikan seluruh ketentuan terpenuhi, MPR membentuk tim khusus yang bertugas memeriksa dokumen kedua kandidat. Tim tersebut akan menguraikan secara terperinci setiap persyaratan, termasuk kelengkapan dokumen ijazah.
Koordinator tim verifikasi dipercayakan kepada Wakil Ketua MPR dari Fraksi NasDem, Lestari Moerdijat. Sementara itu, tim ad hoc dipimpin Wakil Ketua MPR dari Fraksi PDIP, Bambang Wuryanto atau yang dikenal sebagai Bambang Pacul.
Muzani menyampaikan, tim ad hoc terdiri dari dua wakil ketua dan 36 anggota yang berasal dari fraksi-fraksi serta kelompok DPD.
"Rapat gabungan juga memutuskan bahwa tim ad hoc, panitia ad hoc akan diketuai oleh Mas Bambang Wuryanto dengan diisi oleh dua orang wakil ketua, dengan keanggotaan 36 orang yang sudah kita tetapkan dari fraksi dan kelompok DPD. Dan tim verifikasi, koordinatornya Ibu adalah Ibu Lestari Moerdijat dengan ketua tim Saudara Habiburohman dan Sekretaris dari PDI Perjuangan," ujarnya.
Di sisi lain, jadwal sidang paripurna MPR untuk pemilihan dan pelantikan wakil presiden juga mengalami perubahan. Agenda yang semula direncanakan berlangsung pada 2 Desember 2026 diundur menjadi 9 Desember 2026.
Muzani menjelaskan, perubahan jadwal tersebut berkaitan dengan agenda kenegaraan Presiden Prabowo yang cukup padat. Presiden masih membutuhkan waktu untuk mempertimbangkan dua kandidat melalui komunikasi dengan partai pengusung, partai koalisi, serta sejumlah tokoh.
"Karena itu, dalam surat presiden, presiden mengusulkan agar sidang paripurna dalam rangka pemilihan jabatan wakil presiden diusulkan tanggal 9 Desember, harinya Rabu, tanggal 9 Desember, mundur 1 minggu," tambahnya.
Dengan jadwal baru tersebut, MPR akan mempersiapkan proses pemilihan dan pelantikan wakil presiden pada 9 Desember 2026.[dit]
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.