Fakta Nasional

Rakernas APPTHI Rumuskan 6 Bidang Kerja Strategis

Bersinergi Membangun Pendidikan Hukum untuk Indonesia yang Lebih Baik

Jajaran pengurus APPTHI 2026-2029 menyatukan visi, memperkuat sinergi antarperguruan tinggi hukum, serta menyusun program kerja organisasi periode 2026–2029.

Penulis: SAH Editor: Moh Sahlan 📍 Yogyakarta Tuesday, 17 November 2026 📖 4 menit
Rakernas APPTHI Rumuskan 6 Bidang Kerja Strategis
APPTHI 2026-2029

FAKTANASIONAL.NET - Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI) periode 2026–2029 menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada 16–18 November 2026 di Hotel Prime Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi kepengurusan baru APPTHI untuk melakukan konsolidasi organisasi, sekaligus merumuskan arah kebijakan dan program strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan tinggi hukum di Indonesia.

Mengusung tema “Bersinergi Membangun Pendidikan Hukum untuk Indonesia yang Lebih Baik”, Rakernas tersebut menjadi forum bagi jajaran pengurus APPTHI untuk menyatukan visi, memperkuat sinergi antarperguruan tinggi hukum, serta menyusun program kerja organisasi periode 2026–2029.

Rakernas secara resmi dibuka oleh Ketua Umum APPTHI, Prof. Iwan Satriawan, S.H., MCL., Ph.D., pada Selasa (17/11/2026). Sebelumnya, Sekretaris Jenderal APPTHI, Dr. Isnawati, S.H., M.H., menyampaikan laporan kegiatan sebagai bagian dari rangkaian pembukaan.

Dalam Sidang Pleno I, Ketua Umum APPTHI, Prof. Iwan Satriawan, memaparkan arah kebijakan organisasi dan program-program strategis yang menjadi landasan pelaksanaan kegiatan kepengurusan periode 2026–2029.

Rakernas kepengurusan baru ini diarahkan untuk menjawab berbagai tantangan pendidikan tinggi hukum, terutama berkaitan dengan peningkatan mutu akademik, perkembangan teknologi digital, penguatan kapasitas dosen, serta kebutuhan menghasilkan lulusan hukum yang mampu menghadapi dinamika profesi dan perkembangan masyarakat.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, APPTHI menyusun agenda kerja melalui enam bidang strategis yang menjadi bagian dari struktur kepengurusan organisasi, yaitu:
1. Bidang Akademik, Mutu, dan Employability;
2. Bidang Riset, Publikasi, Pengabdian, dan Inovasi;
3. Bidang Pendidikan Profesi dan Pendidikan Hukum Klinis;
4. Bidang Kerjasama dan Internasionalisasi;
5. Bidang Kajian Hukum dan Advokasi Kebijakan;
6. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Karir Dosen.

Keenam bidang tersebut menjadi instrumen penting dalam menerjemahkan arah kebijakan organisasi ke dalam program kerja yang terukur, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi perguruan tinggi hukum anggota APPTHI.

Dalam bidang akademik, APPTHI merancang pengembangan kurikulum berbasis Outcome-Based Education (OBE), penguatan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal, peningkatan akreditasi nasional dan internasional, serta pengembangan pembelajaran hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Salah satu perhatian dalam pengembangan akademik adalah pemanfaatan teknologi hukum (legal technology) dan kecerdasan buatan (artificial intelligence) untuk mendukung pembelajaran, penelitian, serta peningkatan kompetensi mahasiswa dan dosen. Penguatan pendidikan hukum juga diarahkan pada pengembangan pembelajaran berbasis praktik dan peningkatan relevansi kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja.

Di bidang penelitian, publikasi, pengabdian, dan inovasi, APPTHI mendorong penguatan kolaborasi riset antarperguruan tinggi, peningkatan kemampuan dosen memperoleh hibah penelitian nasional maupun internasional, pengembangan publikasi ilmiah bereputasi, serta pembentukan APPTHI Press sebagai sarana penerbitan karya ilmiah.

Program tersebut juga mencakup penguatan pengelolaan jurnal ilmiah, perlindungan kekayaan intelektual, serta hilirisasi hasil penelitian agar dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan pembangunan hukum nasional.

Sementara itu, pengembangan pendidikan profesi dan pendidikan hukum klinis diarahkan untuk memperkuat hubungan antara pendidikan akademik dengan praktik profesi hukum. Melalui pendekatan tersebut, perguruan tinggi hukum diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang tidak hanya menguasai teori, tetapi juga memiliki keterampilan praktis, kemampuan analisis, dan integritas profesional.

Dalam bidang kerja sama dan internasionalisasi, APPTHI mendorong perluasan jejaring kelembagaan antarperguruan tinggi, pengembangan kolaborasi akademik nasional dan internasional, serta peningkatan kesempatan kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengembangan sumber daya manusia.

Rakernas juga memberikan perhatian terhadap penguatan peran akademisi hukum dalam merespons berbagai persoalan hukum dan kebijakan publik. Melalui Bidang Kajian Hukum dan Advokasi Kebijakan, APPTHI membahas pengembangan konsorsium riset, pembentukan observatorium kajian hukum dan kebijakan publik nasional, serta penyusunan rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil penelitian akademik.

Program tersebut diharapkan dapat memperkuat kontribusi perguruan tinggi hukum dalam memberikan pemikiran kritis, objektif, dan konstruktif terhadap perkembangan hukum serta penyelenggaraan negara.

Adapun dalam pengembangan sumber daya manusia dan karir dosen, APPTHI merancang sejumlah program peningkatan kapasitas akademik, pelatihan metodologi penelitian, pengembangan kepakaran, pendampingan jabatan akademik, serta penguatan kolaborasi publikasi ilmiah antarperguruan tinggi.

Selain pembahasan program kerja keenam bidang tersebut, Rakernas turut memberikan perhatian terhadap penguatan kelembagaan dan organisasi kewilayahan sebagai bagian dari konsolidasi kepengurusan baru.

Penguatan organisasi wilayah diarahkan pada peningkatan koordinasi, pemetaan keanggotaan, pengembangan tata kelola organisasi, serta penyusunan program kerja yang terukur dan berkelanjutan.

Salah satu gagasan strategis yang dikembangkan adalah pembentukan konsorsium mutu pendidikan hukum dan forum ilmiah tahunan di tingkat wilayah. Kedua program tersebut diharapkan menjadi sarana berbagi praktik terbaik, pengembangan penelitian kolaboratif, publikasi ilmiah, serta penyusunan rekomendasi kebijakan hukum.

Melalui penguatan organisasi wilayah, APPTHI diharapkan mampu memperluas manfaat keanggotaan sekaligus membangun kerja sama yang lebih erat antara perguruan tinggi hukum di berbagai daerah di Indonesia.

Berbagai agenda yang dibahas dalam Rakernas menunjukkan bahwa kepengurusan baru APPTHI tidak hanya berorientasi pada penguatan kelembagaan organisasi, tetapi juga pada peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan ilmu hukum, serta kontribusi akademisi terhadap pembangunan hukum nasional.

Sebagai organisasi yang menghimpun pimpinan perguruan tinggi hukum, APPTHI memiliki peran strategis dalam membangun kolaborasi akademik, memperkuat kualitas sumber daya manusia di bidang hukum, serta menghadirkan pemikiran ilmiah yang dapat menjadi masukan bagi perumusan kebijakan publik.

Rakernas APPTHI di Yogyakarta sekaligus menjadi langkah awal kepengurusan periode 2026–2029 dalam menerjemahkan visi organisasi ke dalam program kerja yang konkret, terukur, dan memberikan manfaat bagi perguruan tinggi anggota.

Melalui semangat “Bersinergi Membangun Pendidikan Hukum untuk Indonesia yang Lebih Baik”, APPTHI berkomitmen memperkuat peran pendidikan tinggi hukum dalam menghasilkan lulusan yang kompeten, berintegritas, serta memiliki kepekaan terhadap persoalan hukum dan kebutuhan masyarakat.

Kegiatan ini diharapkan menjadi fondasi bagi terbangunnya sinergi nasional antarperguruan tinggi hukum dalam meningkatkan kualitas pendidikan, memperkuat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan sistem hukum Indonesia.


Halaman:

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.

Jaringan Informasi Nusantara

Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.

28 Provinsi Tercover
500+ Kontributor Daerah
FAKTA NASIONAL NETWORK