Warga Berharap Anggota DPR Baru Lebih Paham Masalah Anak Muda

Pelantikan Anggota DPR RI masa bakti 2024-2029.

“Semoga adanya mereka di sini, bisa membawa perubahan yang sesuai dengan anak muda. Dari mulai kebijakan yang dirasa anak muda banget,” katanya.

Dia pun berharap, kehadiran sosok-sosok muda di DPR bisa membuat anak muda peduli dengan politik. “Dan semoga bisa membawa anak muda aware sama politik,” imbuhnya.

Mufid yakin anak muda ini bisa membawa perubahan. Dia menyinggung soal masalah lapangan pekerjaan bagi anak muda.

“Kalau dari aku sih yakin, karena mereka yang sepantaran dan sebaya dengan aku. Dan ini jadi angin baru sih. Utamanya masalah lapangan pekerjaan. Apalagi lapangan pekerjaannya di anak muda kan jenisnya makin banyak ya,” jelasnya.

Tak hanya dari kalangan mahasiswa, harapan serupa juga disampaikan oleh seorang pengusaha muda bernama Affan Sudirman. Dia juga turut menyinggung soal kebutuhan anak muda. Salah satunya ruang terbuka hijau.

“Banyak acara yang bisa dibuat di ruang terbuka hijau, saya percaya kalau ruang terbuka ini dimanfaatkan dengan baik, kita ini, masyarakat bawah dan kelas menengah, kita bisa berkumpul,” katanya.

Affan berharap anggota DPR yang baru juga mau fokus di masalah hunian. Sebab, masalah ini sudah menjadi pekerjaan rumah bagi DPR sejak dulu.

“Terus masalah rumah, kayaknya masalah dari dulu sih. Dan ini PR DPR dan pemerintah sih,” katanya.

Sementara itu, pengamat sosial Davis Roganda Parlindungan membahas soal konsep pembangunan. Dia berharap anggota DPR yang baru tidak lagi memakai konsep pembangunan top down.

“Arah ke depan DPR punya satu konsep terhadap pembangunan. Jadi kan selama ini pembangunan kita top down, jadi justru mengarahkan kepada partisipasi masyarakat,” katanya.

“Karena kalau sifatnya top down, artinya masyarakat hanya jadi penonton. Mereka hanya menerima pembangunan,” lanjutnya.

Menurutnya, pembangunan yang tidak tepat sasaran ini terjadi karena konsepnya top down. Oleh karena itu, dia ingin anggota DPR yang baru mengubah paradigmanya.

“Banyak pembangunan yang tidak tepat sasaran. Jadi perlu perubahan paradigma di DPR, yang bisa membangun sebuah konsep anggaran dan pengawasan,” katanya. [dnl]

Exit mobile version