Lebih lanjut Netty menegaskan koordinasi antarkementerian akan terjadi jika segenap pemerintah memiliki ‘political will’ untuk menyelesaikan masalah negara, satu di antaranya adalah isu ketenagakerjaan.
“Tanpa ‘political will’ maka ego sektoral akan kerap muncul saat bekerja,” kata legislator yang memasuki periode kedua dirinya berada di DPR RI ini
Oleh karena itu, Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) ini mendorong Kemnaker untuk kerja kolaboratif. Sebab, terangnya, urusan ketenagakerjaan melibatkan multisektor.
“Contohnya, SMK atau vokasi dihasilkan dari pemetaan kebutuhan industri. Pemerintah bisa memberikan relaksasi kebijakan di mana siswa yang belajar bisa mendapatkan insentif. Salah satunya, kepastian pekerjaan. Maka dari itu, sekolah-sekolah didorong memberikan output yang selaras dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI),” pungkasnya.[zul]
