FAKTANASIONAL.NET — Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI memberikan perhatian penuh terhadap manajemen pergerakan jemaah pada puncak ibadah haji 2026 di kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).
Langkah antisipasi ini mendesak dilakukan mengingat jutaan jemaah dari seluruh dunia, termasuk Indonesia, akan berkumpul di titik yang sama dalam waktu bersamaan.
Tanpa perencanaan dan skenario pengamanan yang matang, risiko kelelahan massal, keterlambatan armada transportasi, hingga kekacauan mobilisasi jemaah sangat rentan terjadi.
Anggota Timwas Haji DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mengingatkan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan penyelenggaraan haji untuk berada dalam status siaga penuh.
Secara khusus, ia meminta adanya cetak biru penanganan kondisi darurat (emergency plan) saat puncak haji berlangsung.
Baca Juga: Komisi C DPRD DKI Dorong BLUD Kesehatan Bidik Potensi Pendapatan dari Vaksinasi Haji dan Umrah
“Kami minta ini disiapkan skenario kedaruratan, terutama ketika mobilitas jemaah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina,” tegas Rieke saat ditemui di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Senin (18/05).
Belajar dari Pengalaman Krisis di Masa Lalu
Bukan tanpa alasan Armuzna menjadi sorotan utama. Fase ini diakui sebagai tahapan paling berat dan menguras fisik dalam seluruh rangkaian ibadah haji.
Rieke mengungkapkan, desakannya ini berkaca pada pengalaman pribadinya saat menunaikan ibadah haji pada tahun 2023. Kala itu, meski tidak dalam kapasitas sebagai Timwas DPR, ia menyaksikan langsung bagaimana karut-marut mobilitas berdampak fatal bagi kenyamanan dan keselamatan jemaah Indonesia.
