Antisipasi Kepadatan Ekstrem di Armuzna, Timwas Haji DPR RI Desak Pemerintah Siapkan Skenario Darurat

FAKTANASIONAL.NET — Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI memberikan perhatian penuh terhadap manajemen pergerakan jemaah pada puncak ibadah haji 2026 di kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

Langkah antisipasi ini mendesak dilakukan mengingat jutaan jemaah dari seluruh dunia, termasuk Indonesia, akan berkumpul di titik yang sama dalam waktu bersamaan.

Tanpa perencanaan dan skenario pengamanan yang matang, risiko kelelahan massal, keterlambatan armada transportasi, hingga kekacauan mobilisasi jemaah sangat rentan terjadi.

Anggota Timwas Haji DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mengingatkan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan penyelenggaraan haji untuk berada dalam status siaga penuh.

Secara khusus, ia meminta adanya cetak biru penanganan kondisi darurat (emergency plan) saat puncak haji berlangsung.

Baca Juga: Komisi C DPRD DKI Dorong BLUD Kesehatan Bidik Potensi Pendapatan dari Vaksinasi Haji dan Umrah

"Kami minta ini disiapkan skenario kedaruratan, terutama ketika mobilitas jemaah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina," tegas Rieke saat ditemui di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Senin (18/05).

Belajar dari Pengalaman Krisis di Masa Lalu

Bukan tanpa alasan Armuzna menjadi sorotan utama. Fase ini diakui sebagai tahapan paling berat dan menguras fisik dalam seluruh rangkaian ibadah haji.

Rieke mengungkapkan, desakannya ini berkaca pada pengalaman pribadinya saat menunaikan ibadah haji pada tahun 2023. Kala itu, meski tidak dalam kapasitas sebagai Timwas DPR, ia menyaksikan langsung bagaimana karut-marut mobilitas berdampak fatal bagi kenyamanan dan keselamatan jemaah Indonesia.

"Nah, tahun 2023 saya juga berangkat haji, tapi bukan sebagai Timwas. Ada persoalan-persoalan yang cukup serius terkait mobilisasi jemaah kita ketika di puncak haji tersebut. Mudah-mudahan tahun ini tidak ada begitu," ujarnya.

Dorong Penguatan Koordinasi dan Mitigasi Kesehatan

Guna mencegah berulangnya rapor merah masa lalu, Timwas DPR mendorong penguatan koordinasi lintas lembaga secara instan. Pengaturan jadwal keberangkatan bus, distribusi armada transportasi, hingga jalur evakuasi medis bagi jemaah sakit harus dirancang secara terukur dan cepat tanggap.

Timwas DPR berkomitmen untuk terus mengawal dan memastikan mitigasi risiko berjalan efektif, terutama di titik-titik yang rawan mengalami kepadatan ekstrem. Rieke berharap, pelayanan haji tahun ini dapat melompat lebih baik melalui manajemen tahapan ibadah yang tertib.

"Harapannya lebih baik lagi pelayanan kepada jemaah Indonesia dari Indonesia sendiri tentunya, untuk mengatur bagaimana mereka bisa melakukan tahapan-tahapan haji dengan baik," tutur politisi perempuan tersebut.

Selain karut-marut transportasi, Timwas juga menyoroti aspek kesehatan. Kombinasi aktivitas fisik yang menguras energi dan cuaca ekstrem di Arab Saudi menjadi ancaman nyata, khususnya bagi jemaah lanjut usia (lansia) dan disabilitas. Keterlambatan penanganan medis di tengah kepadatan massa dinilai berisiko fatal.

Sebagai penutup, Rieke menegaskan bahwa evaluasi total dari musim haji terdahulu adalah harga mati.

Baginya, indikator kesuksesan penyelenggaraan haji oleh negara tidak hanya diukur dari aspek syariat, melainkan juga dari sejauh mana negara hadir melindungi keselamatan jiwa warganya di Tanah Suci.

Baca Juga: MUI vs Kemenhaj terkait Penyembelihan Dam Haji di Tanah Air