“Ke depan koperasi akan kita gerakkan untuk lebih banyak bergerak di sektor riil agar bisnisnya mengalir,” kata Wamenkop Ferry.
Di tempat yang sama Ketua Umum Perhimpunan BMT Indonesia Mursida Rambe menyatakan komitmennya untuk memastikan BMT dan Koperasi di Indonesia dapat terus bertumbuh sehingga jargon “Koperasi sebagai Soko Guru Ekonomi Nasional” benar-benar dapat diimplementasikan.
Menurutnya koperasi termasuk BMT harus benar-benar mampu menjadi ujung tombak bagi permasalahan perekonomian masyarakat.
“BMT dan koperasi harus menjadi ujung tombak bagi masyarakat miskin karena perbankan tidak mungkin urus itu karena biaya tinggi,” kata Rambe.
Rambe membenarkan bahwa maraknya praktik rentenir di masyarakat sangat meresahkan karena akan memicu angka kemiskinan ekstrim yang semakin tinggi.
Dengan jumlah anggota BMT sebanyak 351 unit, aset Rp13,55 triliun serta kantor 1.231, Perhimpunan BMT Indonesia bertekad untuk membantu pemerintah mewujudkan masyarakat yang sejahtera.
“Ayo para anggota BMT kalau belum bisa buka cabang, maka perbesar usaha sektor riil untuk mengurangi jumlah kemiskinan, sebab kemiskinan dan kemiskinan itu menjadi permasalahan kita bersama,” kata Rambe.
Sementara itu Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Sumatera Barat Endrizal juga berkomitmen untuk mendukung program-program pemerintah khususnya mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.
Salah satu strategi yang bisa dilakukan adalah memperkuat peran koperasi khususnya BMT dalam pendampingan usaha masyarakat di sektor riil.
Saat ini pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah berhasil mencetak 114.000 pengusaha baru yang akan dikonsolidasikan dalam bentuk koperasi atau BMT agar usahanya semakin kuat. Capai ini melebihi target yang ditetapkan sebanyak 100.000 wirausaha pada tahun 2024.
Mahyeldi Ansharullah, Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Sumatera Barat menambahkan bahwa perkembangan BMT atau koperasi di Sumatera Barat cukup menggembirakan.
Dari 104 BMT di Kota Padang, mampu memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam program pengentasan kemiskinan. Bahkan saat ini sudah ada beberapa BMT yang berdiri di bawah pemerintahan Kota Padang sudah dapat berdiri secara mandiri.
“Alhamdulillah BMT di Sumatera Barat khususnya di Padang ini sudah bisa melayani banyak masyarakat untuk menjawab permasalahan kemiskinan hingga rentenir. Kehadiran BMT mewakili kehadiran ekonomi syariah di Sumatera Barat,” kata Mahyeldi.[zul]
