“Pendekatan ini lebih ramah lingkungan dan dapat meminimalisir dampak negatif terhadap ekosistem,” tambahnya.
Lebih lanjut, Johan menyoroti pentingnya pelibatan masyarakat lokal dan adat dalam setiap tahapan implementasi kebijakan ini. Menurutnya, pemanfaatan lahan harus menghormati hak-hak masyarakat adat serta memberikan manfaat langsung bagi mereka.
“Tanpa pelibatan yang memadai, kebijakan ini berisiko memicu konflik sosial dan merugikan masyarakat yang bergantung pada hutan,” tegas Johan.
Johan juga menekankan pentingnya dukungan infrastruktur, teknologi pertanian, pelatihan petani, serta ketersediaan sumber daya seperti air dan pupuk untuk memastikan keberhasilan program ini.
Sebagai solusi, Johan Rosihan merekomendasikan agar pemerintah melibatkan para ahli lingkungan, akademisi, masyarakat adat, dan LSM dalam penyusunan dan implementasi program ini. Selain itu, diperlukan kajian mendalam tentang dampak ekologis, sosial, dan ekonomi dari kebijakan ini.
“Kebijakan ini memang menjanjikan peluang besar untuk ketahanan pangan dan energi, tetapi jika salah kelola, dampaknya akan sangat merugikan lingkungan dan masyarakat. Prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan harus menjadi fokus utama dalam pelaksanaan program ini,” pungkas Johan Rosihan.[dnl]
