JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama Kementerian Ekonomi Kreatif (Ekraf)/Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) menjalin kerja sama melalui
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama Kementerian Ekonomi Kreatif (Ekraf)/Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) menjalin Kerja sama guna mengembangkan ekonomi kreatif dan mendukung transformasi Jakarta sebagai kota global.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan antara Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Menteri Ekraf RI Teuku Riefky Harsya di Balairung, Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, pada Jumat (7/3/2025).
Dalam sembutannya, Gubernur Pramono menyetakan menyambut baik kolaborasi ini.
Ia berharap ekosistem ekonomi kreatif untuk menguatkan peran baru Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global bisa terus berkembang sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta.
“Kerja sama ini untuk mendukung Jakarta sebagai kota global, yang juga termasuk dalam timeline executive action program 100 hari Gubernur dan Wagub DKI Jakarta,” katanya.
“Hal ini menjadi kolaborasi untuk menjadikan Jakarta sebagai pusat ekonomi nasional, sebagai wujud implementasi Asta Cita, khususnya peningkatan lapangan kerja, kewirausahaan, dan industri kreatif,” tambahnya.
Gubernur Pramono menilai, Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional, memiliki potensi besar dalam sektor ekonomi kreatif. Berdasarkan data BPS tahun 2024, sektor ekonomi kreatif berkontribusi hampir 11 persen terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DKI Jakarta.
“Oleh karena itu, kerja sama yang dilakukan menjadi langkah strategis dalam mengembangkan berbagai aspek ekonomi kreatif, seperti pengembangan event tematik yang dapat meningkatkan daya tarik wisata dan industri kreatif di Jakarta,” katanya.
Selain itu, lanjutnya, peningkatan dan optimalisasi koridor ekonomi kreatif di berbagai wilayah Jakarta, penyediaan fasilitas dan pemasaran bagi pelaku ekonomi kreatif agar dapat menembus pasar global, serta pertukaran data dan informasi sebagai dasar pengambilan kebijakan yang lebih efektif.
