Pernyataan ini berbuntut kontroversi dan menuai kritik dari kalangan pengusaha transportasi.
Menurut Efendi, Wakil Ketua Organda Kalbar, barcode justru membantu mengurangi keluhan kelangkaan solar bersubsidi karena tiap kendaraan tercatat digital, sehingga antrian menjadi lebih teratur.
Namun, Efendi menekankan perlunya pengawasan lapangan yang lebih ketat. Sistem distribusi berbasis barcode membuat pelaku penyelewengan terdigitalisasi, tetapi jika tidak disertai inspeksi rutin dan sanksi nyata bagi oknum penyedia BBM gelap, praktik ilegal ini akan terus berulang.
Sopir angkutan barang kadang terpaksa menginap di SPBU demi antrean, sehingga mengganggu produktivitas dan menambah beban biaya operasional.
Untuk menuntaskan persoalan ini, diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan Pertamina.
Langkah strategis seperti penerapan GPS pada armada, penguatan pelaporan masyarakat, serta transparansi kuota BBM dapat menekan celah penyelewengan.
Tanpa langkah komprehensif, “musim” antrean truk siluman dan peredaran solar gelap akan terus terulang—membebani pelaku usaha dan merugikan anggaran negara.[tim]
