“Semangat melindungi karya harus kita jaga, tapi jangan sampai pelaksanaannya membebani rakyat, termasuk pelaku usaha kecil maupun UMKM. Apalagi di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, pendekatan koersif bisa menimbulkan ketakutan, bukan kesadaran,” tuturnya.
“Dalam situasi ekonomi yang menantang akibat berbagai faktor, beban tambahan berupa kewajiban membayar royalti atas lagu yang dibawakan secara langsung tanpa bentuk rekaman atau komersialisasi produk berpotensi menimbulkan keresahan,” imbuh Evita.
Pimpinan komisi di DPR yang membidangi urusan UMKM itu juga menekankan pentingnya pendekatan inklusif dalam perlindungan HAKI. Menurut Evita, LMKN dan Pemerintah perlu lebih banyak membuka ruang dialog dan sosialisasi menyeluruh agar pelaku usaha memahami hak dan kewajibannya secara adil.
“Jangan sampai terjadi kesenjangan informasi. Banyak pelaku usaha kita, apalagi yang berskala kecil, belum memahami prosedur pendaftaran, tarif, hingga siapa saja yang berwenang memungut. Akibatnya, yang timbul bukan kesadaran, tapi rasa takut. Ini yang harus diubah,” jelas Legislator dari Dapil Jawa Tengah III itu.
Lebih jauh, Evita menyarankan LMKN bersama Kementerian terkait dan DPR menyusun ulang skema klasifikasi kewajiban royalti berdasarkan skala usaha, jenis pemanfaatan lagu, dan bentuk kegiatan.
Evita berpandangan, pengusaha kafe kecil yang sekadar memutar lagu dari radio atau musisi jalanan yang tampil tanpa komersialisasi harus dibedakan dengan event organizer skala besar atau media komersial.
“Pendekatan satu tarif untuk semua tidak bisa diterapkan. Harus ada keadilan dan keberpihakan. Apalagi UMKM adalah tulang punggung ekonomi kita,” tegasnya.
Evita pun mendorong hadirnya lembaga atau fungsi juru bicara publik dari LMKN yang aktif mengedukasi masyarakat soal sistem royalti.
“Namun apresiasi itu tidak bisa dipaksakan. Harus ada edukasi, keterbukaan, dan perlindungan yang menyeluruh. Negara hadir bukan hanya untuk menagih, tapi juga memastikan bahwa sistem ini adil dan membangun,” tutup Evita.[zul]
