Sejarah Dualisme Kepemimpinan, Jangan Sampai PWI Di-Take Over Pemerintah

Logo Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)/ist.

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET – Peneliti Sejarah Merdeka Institute Arief Gunawan mengingatkan jurnalis-jurnalis di Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) agar tetap menjaga integritas dan persatuan menjelang pelaksanaan Kongres Persatuan PWI 2025.

“Kita memiliki sejarah panjang PWI sejak lahir tahun 1946 atau setahun setelah kemerdekaan RI. Dalam perjalanannya, PWI pernah terjadi perpecahan seperti sekarang,” ujar Arief Gunawan kepada wartawan di Jakarta, Rabu (13/8/2025).

Namun, ungkap Arief, perpecahan dan dualisme kepemimpinan di PWI saat itu terjadi karena dipicu oleh perbedaan sikap politik, yakni antara Rosihan Anwar dan BM Diah. “Bukan karena masalah uang,” tegasnya.

Rosihan Anwar dan BM Diah, lanjut Arief, sama-sama pendiri Harian Merdeka tahun 1945, bersama Joesoef Isak. Namun, di tahun 1946 mereka beda pandangan politik. Rosihan mendukung Kabinet Sjahrir, sementara BM Diah kritis dan keras.

Perseteruan mereka masih terbawa meski sudah lewat 24 tahun, yakni pada Kongres PWI XIV di Palembang, 14 – 19 Oktober 1970. PWI terbelah menjadi dua kubu, kubu Rosihan dan kubu BM Diah. Perpecahan baru bisa diselesaikan tiga tahun kemudian, yakni pada Kongres PWI “Integrasi” XV di Tretes, Malang, Jawa Timur, 30 November – 1 Desember 1973.

“Tiga tahun terjadi dualisme kepemimpinan di PWI. Saat itu, pemerintah melalui Operasi Khusus (Opsus) jaman Ali Moertopo ikut mengobok-obok PWI,” ujar Arief.

Untuk itu, Arief berharap, jangan sampai dualisme kepemimpinan PWI saat ini membuka peluang bagi pemerintah untuk kembali “mengobok-obok” organisasi profesi wartawan tertua di Indonesia itu.

“Jangan sampai kisruh PWI saat ini di-take over pemerintah. Bahaya kalau yang jadi ketumnya malah buzzer ternak Moelyono, karena di-drop dari atas. Soalnya posisi komisaris sekarang sudah banyak diduduki para buzzer ternak Mulyono. Waspada mereka menjalar ke PWI,” tuturnya.

Exit mobile version