Oleh: R. HAIDAR ALWI (Pemikir Bangsa/Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB)
DESAKAN mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo agar Presiden Prabowo Subianto segera merealisasikan Reformasi Polri, dengan menjadikan kasus Ferdy Sambo dan Teddy Minahasa sebagai alasan, tampak lebih menyerupai tekanan politik ketimbang dorongan moral untuk memperbaiki institusi kepolisian.
Sebab, jika niat reformasi yang dimaksud benar-benar berangkat dari kepentingan bangsa, maka argumen Gatot dan para purnawirawan TNI lain yang mendukungnya akan berfokus pada substansi reformasi. Bukan pada tuntutan personal seperti pergantian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Dalam konteks ini, publik justru berhak bertanya. Apakah yang sedang diusung adalah reformasi kelembagaan Polri, atau perebutan pengaruh antara dua institusi bersenjata yang sejak lama memiliki sejarah kompetisi terselubung?
Kedua kasus yang dijadikan pijakan kritik, Ferdy Sambo dan Teddy Minahasa, memang pernah mengguncang kepercayaan publik. Namun, menjadikan dua kasus tersebut sebagai legitimasi untuk menuntut reformasi total Polri adalah bentuk penyederhanaan yang berlebihan dan menyesatkan. Polri justru menunjukkan kemampuan adaptif dan kapasitas internalnya dalam menangani dua kasus itu secara terbuka dan proses hukum berjalan hingga ke meja hijau.
Dalam sistem birokrasi mana pun, yang penting bukan ada atau tidaknya pelanggaran, melainkan bagaimana institusi menegakkan mekanisme koreksi atas penyimpangan yang terjadi. Dan di titik inilah, Polri terbukti tidak menutupi kesalahan, melainkan menindak tegas hingga ke jajaran tertinggi.
Mereka yang hari ini berteriak “Reformasi Polri” seolah lupa bahwa reformasi bukan sekadar mengganti pimpinan atau membentuk komite baru, tetapi menata ulang kultur, struktur, dan sistem agar sesuai dengan kebutuhan zaman. Presiden Prabowo tentu memahami hal itu.
