Menkeu Purbaya Dihadapkan PR Besar: DPR Soroti Tantangan Kebijakan Fiskal 2026 dan Target Pajak Jumbo

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (tengah) saat memberikan keterangan kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Pemerintah berkomitmen menempatkan perwakilan lintas sektor di PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) guna memastikan tata kelola yang transparan dan mencegah praktik monopoli pasar ekspor./(instagram )

Selain penerimaan pajak, Harris Turino juga menyoroti prediksi peningkatan penerimaan cukai pada tahun 2026. Ia mengingatkan pemerintah, khususnya Menkeu Purbaya, untuk memastikan capaian tersebut benar-benar aman jika target pertumbuhan ekonomi 5,4% ingin tercapai. Pengamanan target penerimaan negara ini menjadi sangat krusial agar APBN dapat berfungsi optimal sebagai instrumen pendorong pertumbuhan.

Dorongan Penyaluran Kredit untuk Pertumbuhan Ekonomi

Catatan penting lain yang disampaikan Harris adalah perlunya Menkeu Purbaya memastikan penyaluran dana sebesar Rp 200 triliun ke lima bank milik negara (BNI, BRI, Bank Mandiri, BTN, dan Bank Syariah Indonesia) berjalan sesuai target. Penyaluran dana ini bertujuan untuk menambah likuiditas perbankan. Harris mengakui bahwa langkah tersebut telah berdampak pada sedikit penurunan suku bunga deposito, namun ia menekankan bahwa persoalannya adalah likuiditas tersebut “belum tersalur ke suku bunga kredit.” “Harapannya, dengan likuiditas bertambah, penciptaan kredit-kredit baru seharusnya meningkat,” tutup Harris, menandaskan pentingnya fungsi intermediasi perbankan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi riil.[dit]

Exit mobile version