Ia menambahkan, dalam kunjungannya ke Kabupaten Aceh Utara beberapa waktu lalu, terdapat persoalan yang menghambat pendataan, yakni hilangnya data kependudukan masyarakat sehingga menyulitkan proses verifikasi. Oleh karena itu, Mendagri mengusulkan agar peran keuchik dapat dioptimalkan untuk melakukan pendataan tersebut. Selanjutnya, data dilaporkan secara bertahap kepada bupati/wali kota untuk diverifikasi bersama Kapolres dan Kajari setempat.
“Nah, ini tidak harus menunggu sampai selesai, tapi bergelombang. Silakan data masuk, kemudian diserahkan, diserahkan ke BNPB. Nanti BNPB juga akan share kepada Menteri Sosial, langsung dibayarkan,” terangnya.
Ia mencontohkan, percepatan pendataan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan telah berhasil mempercepat upaya pemulihan. Pasalnya, setelah data dilaporkan, masyarakat terdampak memperoleh bantuan langsung dari pemerintah dan berangsur meninggalkan lokasi pengungsian.
“Nah, ini yang kami lihat, ini adalah salah satu kecepatan ini, datanya menjadi kunci. Untuk itu, saya mohon dengan hormat, mungkin untuk di Aceh, Pak Gubernur, Pak Wagub, bupati-bupati yang 18, yang daerahnya terdampak, ini secepat mungkin datanya [dapat dilaporkan],” tandasnya.
Turut hadir dalam rapat tersebut Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, CEO BPI Danantara Rosan Roeslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.
