“Situasi ini memperlihatkan ketimpangan prioritas anggaran. Di satu sisi angka kemiskinan turun sangat lambat, di sisi lain pejabat daerah justru menikmati fasilitas kendaraan mewah dari uang pajak rakyat,” ujar Jajang dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Minggu (3/1/2026).
Atas dasar itu, CBA mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Banyuwangi untuk melakukan penyelidikan terhadap proyek sewa kendaraan di lingkungan Setda Banyuwangi.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, juga meminta Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menelusuri dugaan kejanggalan dalam pengadaan laptop di Setda Banyuwangi pada tahun anggaran 2024–2025 yang nilainya disebut mencapai Rp1,8 miliar.[Zul]
