Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengklarifikasi dugaan adanya uang yang mengalir dari pihak swasta berinisial S, yang telah ditetapkan sebagai tersangka bersama sang bupati dalam pusaran suap tersebut.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa penyidik melihat adanya kemiripan pola dengan kasus korupsi di daerah lain, seperti Lampung Tengah, di mana dana gratifikasi digunakan untuk ongkos politik.
KPK berkomitmen untuk mengungkap sejauh mana “lingkaran dalam” bupati terlibat dalam pembagian uang haram ini, demi memastikan integritas birokrasi dan keadilan hukum di Kabupaten Bekasi.[dit]
