Selain aspek pidana, fokus utama adalah perlindungan terhadap korban yang sempat mengalami pengusiran dari lingkungan sosialnya. Penegasan juga datang dari Edison Sitorus yang menggarisbawahi bahwa aktivitas tersebut bukanlah tambang rakyat tradisional karena menggunakan alat berat tanpa izin resmi dari kementerian terkait.
Langkah preventif kini tengah disusun agar tragedi serupa tidak terulang kembali di wilayah lain. Komisi XIII telah menggandeng Kementerian HAM, Komnas HAM, Komnas Perempuan, hingga LPSK untuk menjamin keamanan dan memulihkan hak-hak Nenek Saudah.
Negara harus hadir untuk memastikan bahwa tidak ada lagi warga negara, terutama kaum rentan seperti lansia, yang harus bertaruh nyawa demi mempertahankan tanah leluhur mereka dari keserakahan tambang ilegal yang merusak tatanan sosial dan hukum.[dit]
