Komite menyarankan agar jabatan Kapolri dibatasi selama dua tahun, dengan opsi perpanjangan satu tahun, demi menjaga sirkulasi kepemimpinan dan mencegah kejenuhan organisasi.
Terkait adanya suara-suara di masyarakat yang menuntut pergantian Kapolri sebagai syarat reformasi, Mahfud menyebut hal itu sebagai aspirasi politik yang sah namun di luar ranah komite.
Keputusan untuk mengganti atau mempertahankan Kapolri sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden. Komite tetap tegak lurus pada tugas teknis untuk membenahi institusi Polri agar lebih profesional dan dipercaya publik.[dit]
