Langkah penonaktifan ini diambil berdasarkan hasil verifikasi lapangan yang melibatkan 30 ribu pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan tim Badan Pusat Statistik (BPS).
Fokus utama pemerintah adalah memastikan bantuan iuran kesehatan hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat miskin dan rentan miskin yang masuk dalam kategori Desil 1-5 pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Lebih dari 40 ribu yang melakukan proses reaktivasi itu merupakan bagian dari sekitar 11 juta peserta yang dinonaktifkan,” jelas Saifullah Yusuf dalam konferensi pers di Jakarta.
Dari puluhan ribu pemohon reaktivasi tersebut, tercatat sekitar 2.000 peserta kini telah beralih status menjadi peserta mandiri.
Hal ini menandakan bahwa proses pemutakhiran data berhasil mengidentifikasi masyarakat yang secara ekonomi sudah mampu membayar iuran secara independen.
Baca Juga: Menguji Klaim Prabowo Soal Mbg Membuka 1 Juta Lapangan Kerja
