Menguji Klaim Prabowo Soal Mbg Membuka 1 Juta Lapangan Kerja

Presiden Indonesia, Prabowo Subianto/(instagram)

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET – Klaim Presiden Prabowo bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah membuka satu juta lapangan kerja terdengar impresif.

Di tengah kegelisahan publik soal pengangguran dan mahalnya biaya hidup, angka itu bekerja seperti kantong ajaib doraemon.

Namun justru karena itulah klaim ini perlu dibongkar. Sebab dalam kebijakan publik, angka besar sering kali bukan cermin realitas, melainkan bagian dari pencitraan.

Hingga saat ini, jumlah dapur MBG tercatat sebanyak 21.791 unit. Setiap dapur disebut mempekerjakan antara 20 hingga 50 orang.

Jika semua angka itu diterima mentah-mentah, maka secara matematis jumlah tenaga kerja yang terlibat memang berada di rentang 435 ribu hingga 1,09 juta orang.

Di titik inilah angka “satu juta” lahir. Namun berhenti di sini berarti berhenti pada hitungan kasar.

Masalah pertama adalah bahwa angka 20-50 pekerja per dapur bukanlah angka lapangan kerja baru, melainkan angka operasional.

Ia menunjukkan berapa banyak orang yang terlibat agar sebuah dapur bisa berfungsi, bukan berapa banyak orang yang sebelumnya menganggur lalu memperoleh pekerjaan baru.

Dalam praktiknya, dapur MBG beroperasi dengan struktur kerja yang relatif seragam.

Sekitar 15-23 orang berada di inti produksi (kepala dapur, koki, asisten, tenaga persiapan, dan kebersihan).

Distribusi dan logistik menyerap sekitar 7-14 orang, sementara administrasi dan pengawasan hanya 2-5 orang.

Total realistisnya berada di kisaran 30-38 orang.

Angka 50 hanya tercapai jika semua kategori dihitung tanpa penyaringan status kerja, termasuk relawan, pekerja paruh waktu, dan personel yang merangkap tugas dari institusi lain.

Di sinilah persoalan kedua muncul. Status kerja. Dalam logika statistik ketenagakerjaan, tidak semua orang yang “terlibat” dapat disebut sebagai penciptaan lapangan kerja.

Pekerja yang berpindah dari katering lama ke dapur MBG tidak menambah jumlah pekerjaan nasional.

Guru, ASN, atau aparat yang ditugaskan mengawasi distribusi bukanlah tenaga kerja baru.

Namun dalam banyak presentasi kebijakan, semua kategori ini sering dijumlahkan, lalu disajikan sebagai satu angka tunggal, yaitu lapangan kerja.

Exit mobile version