Jika klarifikasi telah disampaikan, Direktorat Gratifikasi KPK akan bergerak melakukan telaah dan analisa mendalam.
Proses ini bertujuan untuk menentukan apakah penggunaan jet pribadi tersebut murni undangan sosial atau memiliki kaitan dengan jabatan yang berpotensi melanggar aturan.
Kejadian yang berlangsung di Takalar, Sulawesi Selatan ini menjadi momentum penting bagi seluruh pejabat negara untuk lebih berhati-hati dalam menerima fasilitas dari pihak swasta guna menghindari konflik kepentingan.[dit]
