Pertanyaannya jelas. Jika pemerintah sadar negosiasi tidak normal, mengapa tetap dilanjutkan? Akibatnya, kepentingan rakyat dan proteksi ekonomi domestik dikorbankan demi meredam tekanan eksternal dan kesepakatan yang lebih menguntungkan AS.
Pernyataan Wakil Ketua DEN bukan sekadar defensif, melainkan pengakuan yang membuktikan kegagalan pemerintah dalam menjaga kedaulatan negosiasi.
Rakyat patut menuntut jawaban, bukan sekadar klarifikasi. Jangan sampai Indonesia menjadi pihak yang “mengiyakan” semua tuntutan asing, sementara kepentingan nasional tersisihkan.
Baca Juga: Pledoi Emosional Riva Siahaan: Melawan “Peradilan” Opini Publik
Ditulis Oleh : HAMDI PUTRA
Forum Sipil Bersuara (FORSIBER)
