Efisiensi Tanpa Keteladanan = Omong Kosong
Lebih keras lagi, Djohan menyoroti ironi dalam narasi efisiensi yang digaungkan pemerintah. Ia menegaskan bahwa penghematan tidak akan berarti jika hanya dibebankan pada ASN level bawah, sementara elit birokrasi tetap mempertahankan gaya hidup boros.
“Jangan minta ASN hemat, tapi pejabatnya justru tidak memberi contoh. Itu kontradiksi,” katanya.
Dalam pandangannya, keteladanan pimpinan adalah fondasi utama keberhasilan kebijakan ini. Tanpa itu, seluruh skema pengawasan dan administrasi hanya akan menjadi ritual birokrasi tanpa makna.
Tanpa Sanksi, WFH Hanya Slogan
Prof Djohermansyah juga menggarisbawahi pentingnya penegakan sanksi yang tegas dan transparan. Tanpa itu WFH hanya akan berhenti sebagai jargon administratif.
Ia mendorong agar pemerintah secara terbuka mengumumkan pelanggaran dan tindakan yang diambil, sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik.
“ASN digaji oleh rakyat. Kalau mereka tidak bekerja saat WFH, publik berhak tahu dan negara wajib bertindak,” ujarnya.
Dengan jumlah ASN mencapai sekitar 6 juta orang—mayoritas di daerah—tantangan pengawasan memang tidak ringan. Namun justru di situlah kredibilitas kebijakan ini diuji.
Ujian Nyata, Bukan Sekadar Eksperimen
WFH satu hari bagi ASN bukan sekadar eksperimen teknokratis. Ini adalah ujian serius: apakah birokrasi Indonesia siap beralih dari budaya hadir ke budaya kinerja.
Jika tidak disertai pengawasan ketat, fleksibilitas kebijakan, dan keteladanan pimpinan, maka WFH hanya akan menjadi ilusi efisiensi—hemat di atas kertas, tetapi bocor di praktik.
Dan seperti banyak kebijakan sebelumnya, publik pun berisiko kembali disuguhi satu hal yang sama: slogan yang terdengar indah, tetapi rapuh saat dijalankan.
