FAKTANASIONAL.NET – Kebijakan work from home (WFH) satu hari bagi aparatur sipil negara (ASN) tampak sederhana di atas kertas: hemat anggaran, dorong digitalisasi, dan kurangi beban operasional.
Namun di balik narasi efisiensi itu, tersimpan pertanyaan besar—apakah ini solusi nyata, atau sekadar ilusi kebijakan?
Guru Besar Ilmu Pemerintahan IPDN, Djohermansyah Djohan, mengingatkan bahwa logika kebijakan ini memang masuk akal, tetapi tidak otomatis menjamin keberhasilan di lapangan.
“WFH bisa mendorong digitalisasi birokrasi dan menekan konsumsi bahan bakar. Tapi problemnya bukan di konsep, melainkan di pelaksanaan,” ujarnya dalam wawancara dengan jurnalis, Senin (13/4).
Masalah utama, menurutnya, adalah kultur birokrasi yang masih menjadikan kehadiran fisik sebagai ukuran kerja. Dalam konteks seperti ini, WFH berisiko berubah menjadi sekadar formalitas—atau lebih buruk, menjadi “cuti terselubung”.
“Kalau tidak diawasi, WFH bisa bergeser dari work from home menjadi work from holiday,” tegasnya.
Seragam di Pusat, Gagap di Daerah
Kritik tajam juga diarahkan pada kecenderungan pemerintah pusat yang gemar menyeragamkan kebijakan.
Dalam negara dengan keragaman ekstrem seperti Indonesia, pendekatan “satu resep untuk semua” dinilai justru kontraproduktif.
Djohan menilai, kebijakan WFH seharusnya memberi ruang adaptasi bagi daerah. Sebab, realitas di lapangan tidak tunggal—mulai dari keterbatasan infrastruktur digital hingga perbedaan ritme sosial masyarakat.
“Di beberapa daerah, internet saja belum stabil. Ada juga yang punya tradisi lokal tertentu. Kalau dipaksakan seragam, justru tidak efektif,” ujarnya.
Penolakan dari sejumlah kepala daerah, lanjutnya, bukan semata-mata bentuk pembangkangan, melainkan sinyal bahwa kesiapan birokrasi memang belum merata.
