Meski melontarkan kritik, beliau tetap membuka ruang dialog guna mengurai kendala secara bersama. Beberapa faktor penghambat utama yang berhasil dipetakan meliputi belum cairnya anggaran, perubahan perencanaan mendadak, hingga minimnya minat penyedia jasa dalam proses lelang pengadaan.
Demi memastikan pelayanan publik kepada masyarakat tidak terbengkalai, Walikota Banjarmasin menargetkan bulan April hingga Mei sebagai momentum awal seluruh program berstatus landing, atau benar-benar berjalan di lapangan.
Sebagai wujud komitmen nyata, seluruh pimpinan SKPD diwajibkan menandatangani pakta integritas yang turut memuat konsekuensi tegas apabila target tersebut gagal dicapai.
Menyambung hal itu, Plt Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Dolly Syahbana, memastikan adanya penguatan pada sistem pengawasan. Peran staf ahli kini dioptimalkan secara penuh.
Mereka tidak lagi dipandang sekadar pelengkap birokrasi, tetapi dituntut aktif memberikan masukan strategis serta mengawal langsung jalannya berbagai program fisik berbekal jam terbang mereka.[dit]
