FAKTANASIONAL.NET – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai salah satu solusi peningkatan kualitas gizi dan pendidikan anak kembali menjadi sorotan. Di tengah kasus dugaan korupsi yang menyeret petinggi Badan Gizi Nasional (BGN), sejumlah persoalan di lapangan memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas program tersebut, khususnya di Kalimantan Barat.
Sorotan datang dari Kabupaten Ketapang. Kondisi bangunan SD Negeri 21 Hulu Sungai dilaporkan mengalami kerusakan parah dan dinilai berpotensi mengancam keselamatan siswa maupun tenaga pendidik. Hingga kini, sekolah tersebut masih menunggu penanganan dari pemerintah daerah.
Baca Juga: Buntut Kasus Dadan Cs, DPR Pastikan Tata Kelola Badan Gizi Nasional Bakal Diaudit Total
Situasi itu kontras dengan besarnya anggaran yang digelontorkan pemerintah pusat untuk menjalankan Program MBG. Di saat sejumlah sekolah menghadapi persoalan infrastruktur dasar, perhatian publik mulai mengarah pada pertanyaan mengenai skala prioritas penggunaan anggaran pendidikan dan kesejahteraan anak.
Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan tiga pejabat tinggi BGN sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola Program MBG tahun anggaran 2025-2026. Mereka adalah Kepala BGN periode Agustus 2024–Juni 2026 Dadan Hindayana, Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya, serta Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi Lodewyk Pusung.
Kasus tersebut menambah daftar persoalan yang membayangi pelaksanaan program nasional bernilai besar itu. Selain dugaan korupsi, MBG juga beberapa kali menjadi perhatian publik akibat kasus keracunan makanan yang terjadi di sejumlah daerah.
Di Kalimantan Barat, efektivitas program tersebut juga mulai dipertanyakan setelah data Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau menunjukkan angka stunting justru mengalami peningkatan pada triwulan pertama 2026.
Berdasarkan data Dinkes Sanggau, prevalensi stunting pada 2024 berada di angka 21,48 persen. Angka itu sempat turun menjadi 20,50 persen pada 2025. Namun pada triwulan pertama 2026, prevalensi stunting kembali meningkat menjadi 21,82 persen.
Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena menyebut kenaikan tersebut sebagai perhatian serius pemerintah daerah. Menurut dia, tren peningkatan stunting di tengah pelaksanaan MBG menjadi fenomena yang perlu dievaluasi.
