FAKTANASIONAL.NET – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memastikan tata kelola Badan Gizi Nasional (BGN) akan menjadi salah satu fokus pengawasan paling krusial ke depan.
Langkah ini diambil sebagai respons cepat parlemen menyusul skandal dugaan korupsi pengadaan barang program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjerat mantan Kepala BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya.
Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menegaskan bahwa evaluasi total terhadap tata kelola kelembagaan BGN secara resmi akan dimasukkan ke dalam agenda pembicaraan strategis pada pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) untuk penyusunan APBN Tahun Anggaran 2027.
“Nanti Komisi IX akan melakukan evaluasi sekaligus pembahasan RKA-KL untuk anggaran APBN 2027. Pasti akan dibahas terkait audit tata kelola di BGN itu sendiri,” ujar Cucun saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Desak Audit Menyeluruh Lintas Lembaga Pemeriksa
Saat dimintai konfirmasi mengenai urgensi pelaksanaan audit menyeluruh (comprehensive audit) terhadap ekosistem tata kelola BGN pasca-runtuhnya jajaran pimpinan lama akibat tersangkut kasus hukum, Cucun menyatakan langkah tersebut mutlak harus dilakukan.
Baca Juga: dDPR Ingatkan Pemerintah Realistis Soal Kesiapan Guru Sebelum Wajibkan Bahasa Prancis di Sekolah
