“Di tahun 2025 kita mendapat prestasi dalam penanganan stunting dengan posisi kedua se-Kalimantan Barat setelah Kota Pontianak. Kalau kita lihat trennya di tahun 2026 ini ada peningkatan kasus, ini anomali menurut saya,” kata Susana, Selasa, 9 Juni 2026.
Ketua Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) Kalbar, M. Rifal, menilai berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis harus menjadi bahan evaluasi pemerintah. Menurut dia, pemenuhan hak pendidikan anak tidak hanya diukur dari pemberian makanan bergizi, tetapi juga dari tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang layak.
“Jangan sampai negara terlalu fokus pada program yang bersifat populis, sementara kebutuhan dasar pendidikan seperti ruang kelas yang aman dan layak justru terabaikan. Anak-anak tidak hanya membutuhkan makanan bergizi, tetapi juga lingkungan belajar yang tidak mengancam keselamatan mereka,” kata Rifal.
Kondisi SD Negeri 21 Hulu Sungai menjadi contoh nyata persoalan tersebut. Di sekolah itu, kebutuhan mendesak yang dirasakan siswa dan guru bukan sekadar tambahan asupan makanan, melainkan perbaikan bangunan agar proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan aman.
Di sisi lain, pelaksanaan MBG juga menuai kritik terkait pengelolaan dapur penyedia makanan. Sejumlah pihak menyoroti dugaan dominasi kelompok tertentu yang memiliki kedekatan dengan pejabat dalam pengelolaan dapur program tersebut. Kritik itu semakin menguat setelah munculnya perkara hukum yang kini ditangani Kejaksaan Agung.
Baca Juga: Raup Miliaran Per Hari! Ternyata Ini Skandal Mega Korupsi Dadan Cs
Perdebatan mengenai efektivitas MBG pun semakin terbuka. Bagi sebagian pihak, program tersebut tetap diperlukan sebagai intervensi gizi. Namun bagi yang lain, kondisi sekolah-sekolah rusak, keterbatasan sarana pendidikan, serta masih tingginya angka stunting menunjukkan bahwa persoalan anak Indonesia membutuhkan pendekatan yang lebih menyeluruh daripada sekadar penyediaan makan siang gratis.
Hingga berita ini ditulis, upaya konfirmasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang, Ucup Supriatna, terkait kondisi SD Negeri 21 Hulu Sungai telah dilakukan melalui pesan singkat. Namun, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan maupun jawaban atas pertanyaan yang disampaikan.
(Tim)
