Kedekatan yang terlalu intim dengan pihak eksekutif dikhawatirkan hanya akan melunakkan fungsi penindakan melalui jalur koordinasi yang terlihat formal di permukaan namun tumpul di dalam.
Kekhawatiran terbesar muncul ketika kolaborasi ini bertransformasi menjadi “tameng legitimasi”. Program yang sejak awal rawan penyimpangan bisa saja terlihat aman dan kredibel hanya karena menyandang label “dikawal KPK”.
Efek perisai moral ini justru berbahaya karena dapat menyulitkan investigasi jika di kemudian hari ditemukan dugaan korupsi yang lebih sistematis.
Jangan sampai koordinasi administratif ini menggantikan tanggung jawab akuntabilitas yang sebenarnya. KPK harus tetap menjaga jarak institusional yang sehat agar fungsi penindakan tetap tajam tanpa keberpihakan.
Jika tidak, celah korupsi yang ada justru akan mengalami “legalitas administratif”—menjadi lebih rapi, terstruktur, dan sulit untuk dibongkar di masa depan.[dit]
