Demikian pula PT Kereta Api Indonesia sebagai penyelenggara perkeretaapian memiliki kewajiban memastikan setiap perlintasan yang masih beroperasi memenuhi standar keselamatan.
Sementara itu, KAI Commuter sebagai operator dengan frekuensi perjalanan tinggi tidak dapat mengabaikan risiko operasional pada titik-titik kritis yang berada dalam jalur layanannya.
Kombinasi antara tingginya jumlah perlintasan tidak dijaga secara nasional dan fakta bahwa lokasi kejadian tidak memiliki sistem pengamanan resmi menunjukkan adanya celah serius dalam koordinasi lintas lembaga.
Kewenangan yang terfragmentasi antara regulator dan penyelenggara layanan tidak diimbangi dengan sistem keselamatan terpadu yang mampu menutup celah risiko di lapangan.
Tragedi Bekasi dengan demikian bukanlah peristiwa acak, melainkan konsekuensi dari risiko yang telah lama diketahui namun tidak ditangani secara tuntas.
Ketika ratusan kecelakaan terjadi setiap tahun di perlintasan sebidang, dan ketika titik-titik rawan tetap beroperasi tanpa pengamanan memadai, maka setiap insiden baru tidak lagi dapat disebut sebagai kecelakaan semata, melainkan sebagai kegagalan dalam mengantisipasi risiko yang telah teridentifikasi.
Kami mendesak dilakukannya evaluasi nasional terhadap seluruh perlintasan sebidang tidak dijaga, penutupan atau peningkatan pengamanan pada titik-titik berisiko tinggi, penetapan tanggung jawab hukum secara jelas terhadap setiap insiden, serta pembentukan sistem keselamatan terpadu lintas lembaga yang mengikat secara operasional. Tanpa langkah konkret, tragedi serupa berpotensi terus berulang.
Ketika keselamatan publik bergantung pada inisiatif warga dan bukan pada sistem resmi negara, maka yang terjadi bukan sekadar kecelakaan, melainkan kegagalan dalam penyelenggaraan perlindungan dasar terhadap masyarakat.[***]
Penulis: Hamdi Putra, Forum Sipil Bersuara (Forsiber)
