FAKTANASIONAL.NET – Di balik citra sebagai kota humanis yang disandang Banjarmasin, tersimpan potret buram terkait pemenuhan hak kesejahteraan sosial.
Melansir laporan resmi dari kajian BEM FH Universitas Lambung Mangkurat (ULM), terdapat kontradiksi tajam antara pencapaian birokrasi dengan realitas di lapangan.
Berdasarkan rekam data Dinas Sosial tahun 2023 yang dipublikasikan melalui portal Satu Data, sebanyak 506 jiwa dalam kelompok rentan ditemukan hidup dalam kondisi terlantar di Kota Seribu Sungai.
Kajian yang dirilis melalui akun resmi @bemfh_ulm pada akhir April lalu merinci bahwa populasi marginal ini mencakup 89 anak terlantar, 36 anak disabilitas, dua balita, serta dua korban kekerasan.
Angka yang paling memprihatinkan justru menyasar kelompok lanjut usia (lansia) yang mencapai 377 jiwa. Ketua BEM FH ULM, Seiba Keniko Omar, menilai pemerintah daerah sering kali abai terhadap tanggung jawab konstitusionalnya.
Menurutnya, penanganan selama ini cenderung bersifat penertiban sesaat yang hanya menciptakan fenomena “daur ulang” tanpa menyentuh akar permasalahan.
Kondisi ini dianggap ironis mengingat perlindungan kelompok rentan telah diamanatkan secara tegas dalam Pasal 34 UUD 1945.
