Para ahli memperingatkan bahwa pelaku kejahatan siber tidak selalu memerlukan data real-time. Dengan memahami struktur dasar organisasi dan jalur kaderisasi melalui data lama, mereka dapat melakukan pemetaan relasi internal secara akurat.
Hal ini menjadi ancaman serius bagi keamanan operasional institusi yang menangani registrasi kendaraan nasional serta pengamanan infrastruktur digital lalu lintas.
Kebocoran data NRP dan jabatan yang valid membuka celah lebar bagi aksi social engineering. Pihak luar dapat menyamar sebagai pejabat internal untuk melakukan manipulasi psikologis terhadap anggota Polri lainnya.
“Serangan paling efektif justru seringkali dimulai dari manipulasi manusia menggunakan data internal yang telah bocor,” tegas laporan tersebut.
Peristiwa ini menuntut evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola dokumen sensitif di lingkungan Polri. FORSIBER merekomendasikan penerapan standar keamanan modern seperti watermarking individual dan audit akses yang lebih ketat.
Kebocoran data personel Korlantas ini harus menjadi momentum bagi institusi negara untuk tidak lagi meremehkan arsip data historis dalam menjaga integritas keamanan nasional di era digital.[dit]
